WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada pelaksana Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru ditunjuk, untuk segera membatalkan kebijakan ekspor benur.
Hal ini terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor benur.
"Tidak ada pilihan lain untuk terus mempertahankan kebijakan ekspor benur tersebut, selain dibatalkan," ujar Koordinator Kampanye Walhi Edo Rakhman dalam keterangan resminya, Kamis (26/11).
KKP dituding tetap memaksakan pembuatan kebijakan yang tidak diterima oleh publik tetapi tetap dipaksakan oleh pemerintah. Hal itu, dianggap berdampak pada sumber daya alam Indonesia.
Baca juga : KPK Tahan Edhy Prabowo, KKP Tetap Fokus Kerja
Selain itu, Eko menyebut, Walhi meminta Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada seluruh pihak di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara aktif pernah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.
"Sangat penting juga bagi KPK untuk mengembangkan kasus ini ke para pengekspor-pengekspor benur lainnya, karena besar kemungkinan Edhy Prabowo juga menerima dari perusahaan lainnya," tuding Eko.
Walhu juga menuding bahwa rantai penguasaan para oligarki sudah masuk sampai ke internal kementerian, bahkan bisa menjerat seorang menteri dan tidak menutup kemungkinan akan muncul jeratan ke menteri-menteri lainnya.
Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus menahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benur atau benih pada Rabu (25/11).
KPK juga menetapkan Staf Khusus Menteri KKP Safri, staf istri Menteri KKP Ainul Faqih, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito sebagai tersangka. (OL-2)
