Pandemi Hantam Sektor Energi, Pemerintah Lakukan Berbagai Langkah

PANDEMI covid-19 telah berdampak langsung terhadap sektor energi, tak terkecuali kelistrikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan dampak tersebur antara lain terjadi pada konsumsi listrik, pembangunan infrastruktur listrik, dan program peningkatan rasio elektrifikasi.

"Konsumsi atau penjualan listrik tumbuh di bawah target APBN 2020. Hingga Oktober 2020, pertumbuhan penjualan listrik hanya 0,29% jika dibandingkan dengan periode tahun yang lalu. Sebelumnya, penyesuaian target pertumbuhan penjualan ditetapkan mencapai 6,5%," kata Arifin dalam program Prime Talk di Metro TV.

Pertumbuhan penjualan ini juga menunjukkan angka negatif, kecuali untuk pelanggan golongan rumah tangga dan pemerintah. Hal ini akibat dari berkurangnya kegiatan industri, bisnis, termasuk perkantoran.

Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memberikan tiga program stimulus bagi sektor ketenagalistrikan.

Adapun total anggarannya mencapai Rp13,3 triliun dan diperuntukkan bagi lebih dari 33 juta pelanggan PLN. Program stimulus pertama ialah gratis tagihan listrik bagi 23,7 juta pelanggan rumah tangga 450 VA dan diskon 50% bagi 7,66 juta pelanggan 900 VA. Ini berlaku sejak April-Desember 2020.

Program kedua adalah gratis tagihan listrik bagi 430 ribu pelanggan bisnis 450 VA dan 335 pelanggan industri 450 VA golongan UMKM, berlaku sejak Mei- Desember 2020.

Sedangkan program ketiga ialah pembebasan abonemen dan penerapan rekening minimum bagi 1,16 juta pelanggan sosial, bisnis, industri, dan layanan khusus.

"Realisasinya sampai dengan Oktober 2020 sudah menyerap kurang lebih Rp10 triliun atau 75%," ujar Arifin.

Menteri ESDM pun meminta agar seluruh badan usaha di sektor ketenagalistrikan untuk segera mengambil langkahlangkah strategis guna kelancaran operasional pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. Salah satunya dengan cara mengamankan dan memastikan rantai pasok energi primer termasuk pasokan batubara.

"Kami juga mengimbau sekiranya dalam proses mengamankan rantai pasok ini mengalami kendala, diharapkan agar badan usaha di sektor ketenagalistrikan dapat segera berkoordinasi dengan pihakpihak terkait atau melaporkannya kepada pemerintah," katanya.

Dalam hal ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengambil sejumlah langkah dan strategi. Dirut PLN Zulkifli Zaini menyebut pihaknya telah mengubah strategi supply driven menjadi demand driven.

"Yaitu bagaimana mencari sumbersumber pertumbuhan listrik yang baru. Baik itu dari sektor pelanggan besar dan korporasi, maupun dari sisi UMKM," katanya dalam kesempatan yang sama.

Untuk korporasi, PLN membentuk key account manager, yakni akun manajer yang berhubungan dengan pelangganpelanggan besar. Sedangkan untuk yang pelanggan UMKM, PLN memberikan diskon tambah daya yang beberapa waktu mendapat sambutan baik.

"Kami sudah melihat bahwa dua strategi itu cukup membantu PLN. Kita melihat bahwa tren bulanannya sudah mulai naik konsumsinya dari waktu ke waktu," katanya.

Di sisi lain, kondisi covid-19 membuat pelaksanaan proyek-proyek kelistrikan terutama di wilayah-wilayah terpencil menjadi terbatas. Namun, kata Zulkifli, PLN bersama seluruh mitra kerjanya berusaha maksimal untuk tetap melaksanakan peningkatan rasio elektrifikasi.

"Misalnya inisiatif untuk melakukan pelistrikan di 433 desa di daerah-daerah Indonesia timur. Walaupun ada kendala, kami tetap terus laksanakan dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya senantiasa mengawasi efektivitas program-program energi dan listrik tersebut. "Kalau kita dekati desa per desa, masih banyak sekali keluarga yang belum teraliri secara baik. Maka kami dengan ESDM terus mencari titik-titik yang lebih riil perihal elektrifikasi ini," jelasnya.

Hal lain yang terganggu oleh pandemi covid-19 dari sektor energi adalah pembangunan energi baru terbarukan (EBT). Menteri ESDM menyebut saat ini bauran EBT di Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kapasitas yang ada.

"Tetapi ke depannya kita akan mendorong pemanfaatan energi terbarukan ini untuk masuk di dalam bauran seluruh energi kelistrikan kita," katanya.

Untuk itu, katanya, perangkat-perangkat hukumnya harus segera disiapkan.

"Saat ini kita sedang siapkan Perpres terkait dengan energi terbarukan untuk perihal tarif-tarifnya. Kita harapkan nanti ke depannya dengan adanya Perpres ini daya tarik investasi untuk energi terbarukan ini akan menjadi lebih besar," jelas Arifin.

Persoalan ketersediaan perangkat hukum ini juga jadi perhatian Komisi VII. "Hal yang strategis yang sedang didorong komisi VII adalah tuntasnya UU EBT. Salah satu kritik terhadap kita adalah ketidakpastian hukum, maka di komisi VII setelah menyelesaikan UU Minerba yang lalu, sekarang sedang menuntaskan UU EBT," katanya.

PLN juga berkomitmen untuk tetap melaksanakan pembangunan EBT sebaikbaiknya meskipun terkendala pandemi. Zulkifli menyebut hingga September 2020 PLN berhasil merealisasikan bauran EBT sebesar 13,6%, naik dari 12,7% di akhir 2019.

"Tahun ini, kami berhasil menyelesaikan proyek EBT 132 Megawatt pada 15 pembangkit. Terdiri atas PLTA 2 unit, PLTN 10 unit dan lain-lain, sehingga walaupun dengan segala keterbatasan kendala yang ada, kami berhasil merealisasikan itu," pungkasnya. (Ifa/S2-25)