Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini mengupayakan untuk mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) di APBN 2020 untuk PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2 triliun. Hal ini dilakukan setelah kajian dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR yang menyatakan ada urgensi untuk menambah modal kepada Bio Farma.
"Selain untuk penanganan penyediaan obat-obatan, termasuk vaksin maupun pengembangan kemungkinan menjadi bagian dari sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit. Itu yang kami kaji. Kami sudah mempertimbangkan dan sejauh ini positif (memberikan PMN). Bahkan kami pertimbangkan untuk mempercepatnya," ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam diskusi daring, Jumat (6/11).
Meskipun tinggal tersisa dua bulan lagi, Isa meyakini bahwa PMN untuk Bio Farma dapat ditambahkan dalam APBN 2020. Pasalnya, PMN ini dikatakan sangat relevan dengan penanganan covid-19 yang saat ini gencar dilakukan.
Isa juga memastikan bahwa PMN sebesar Rp2 trilun tersebut hanya untuk Bio Farma. Dalam artian jika Bio Farma akan bekerja sama dengan pihak lain, itu merupakan mekanisme korporasi internal tersendiri.
"Rp2 triliun itu pasti semua ke Bio Farma. Nanti cara Bio Farma bagaimana (mengolahnya) pasti ada mekanisme korporasi. Untuk komposisi kan secara umum proyek-proyek itu di induk Bio Farma ada Kimia Farma, Indofarma, dan mungkin lainnya ya," kata Isa.
Di tempat yang sama, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Meirijal Nur membenarkan alokasi dana tersebut. Menurutnya, hal ini akan digunakan untuk membangun farmasi secara keseluruhan dan infrastruktur pendukungnya. (OL-14)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved