Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PEMERINTAH saat ini mengupayakan untuk mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) di APBN 2020 untuk PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp2 triliun. Hal ini dilakukan setelah kajian dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR yang menyatakan ada urgensi untuk menambah modal kepada Bio Farma.
"Selain untuk penanganan penyediaan obat-obatan, termasuk vaksin maupun pengembangan kemungkinan menjadi bagian dari sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit. Itu yang kami kaji. Kami sudah mempertimbangkan dan sejauh ini positif (memberikan PMN). Bahkan kami pertimbangkan untuk mempercepatnya," ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam diskusi daring, Jumat (6/11).
Meskipun tinggal tersisa dua bulan lagi, Isa meyakini bahwa PMN untuk Bio Farma dapat ditambahkan dalam APBN 2020. Pasalnya, PMN ini dikatakan sangat relevan dengan penanganan covid-19 yang saat ini gencar dilakukan.
Isa juga memastikan bahwa PMN sebesar Rp2 trilun tersebut hanya untuk Bio Farma. Dalam artian jika Bio Farma akan bekerja sama dengan pihak lain, itu merupakan mekanisme korporasi internal tersendiri.
"Rp2 triliun itu pasti semua ke Bio Farma. Nanti cara Bio Farma bagaimana (mengolahnya) pasti ada mekanisme korporasi. Untuk komposisi kan secara umum proyek-proyek itu di induk Bio Farma ada Kimia Farma, Indofarma, dan mungkin lainnya ya," kata Isa.
Di tempat yang sama, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kemenkeu Meirijal Nur membenarkan alokasi dana tersebut. Menurutnya, hal ini akan digunakan untuk membangun farmasi secara keseluruhan dan infrastruktur pendukungnya. (OL-14)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved