Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pendanaan Infrastruktur Digital

PEMERINTAH menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang inklusif.

"Skema pertama ialah Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor TIK," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan resmi, Selasa (3/11).

Adapun skema ketiga ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Johnny menegaskan tiga skema pembiayaan itu merupakan komitmen pemerintah. Terutama untuk pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.

Baca juga: Transaksi Digital Lebih dari 5 Menit, Awas Diretas

"Pembiayaan campuran menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh, dengan semangat inklusivitas," imbuh Johnny.

Pemerintah, kata dia, akan meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital. Menurut Johnny, pandemi covid-19 membuktikan pentingnya digitalisasi, khususnya kegiatan ekonomi dan pendidikan.

"Tidak hanya akan membantu pemulihan ekonomi, namun juga menuntun kita menjadi masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital," paparnya.

Baca juga: Mitratel-Telkomsel Sepakat Tingkatkan Layanan Telekomunikasi

Lebih lanjut, Johnny menjelaskan jaringan internet cepat ditopang kombinasi kabel serat optik, microwave dan satelit HTS. "Kami menghubungkan kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave. Serta, menggunakan 5 satelit nasional dan 4 satelit asing yang disewa,” urai Johnny.

“Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima," sambungnya.

Pemerintah pun berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal III 2023. Proyek itu menyediakan akses internet di 150.000 titik dari total 501.000 titik akses publik di Tanah air.(OL-11)