Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
LEMBAGA Pengelola Investasi (LPI) berskema dana abadi Sovereign Wealth Fund (SWF) akan beroperasi di awal 2021. Pembentukan lembaga itu tercetus dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law.
"Dalam Omnibus Law yakni pendirian Indonesia Investment Authority diharapkan beroperasi pada Januari 2021," ujar Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Capital Market Summit & Expo 2020, secara virtual, Selasa (20/10).
Pihaknya kini tengah berjuang memulihkan perusahaan BUMN yang terdampak akibat covid-19. Diketahui, pembentukan LPI bertujuan menjadi wadah investasi dari luar negeri ke berbagai proyek pembangunan di dalam negeri, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Cukup banyak BUMN yang terdampak serius dari covid-19, seperti Garuda yang melakukan restrukturisasi keuangan yang fundamental. Lalu ada Waskita, Perumnas, yang mengalami penurunan penjualan yang signifikan," kata Kartika.
BUMN, sebutnya, berharap dengan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bisa meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Dalam UU Ciptaker, diamanatkan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mengelola dana dan aset negara yang diinvestasikan.
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) akan mengelola dana investasi. Adapun salah satunya bisa digunakan untuk membangun ibu kota baru.
Bahlil mengatakan SWF akan mengelola dana dari sejumlah lembaga keuangan, baik dalam maupun luar negeri. "Kemudian mereka akan melihat potensi investasi, salah satu di antaranya ibu kota baru," ucap Bahlil, beberapa waktu lalu. (OL-14)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Meskipun Indonesia memiliki potensi besar, terutama dari segi populasi dan sumber daya alam, negara ini perlu memperbaiki kebijakan investasi dan fokus pada penciptaan lapangan kerja.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Salah satu platform pendukung pelatihan Prakerja, Karier.mujuga tetap berkolaboras dengan program Prakerja dari pemerintah.
Pembangunan Pelabuhan Internasional Anggrek memiliki prioritas dalam melibatkan seluruh elemen warga lokal Gorontalo Utara, termasuk penyerapan tenaga kerja warga lokal.
Pembangunan Indonesia tidak akan berjalan lancar jika jumlah pengusaha di Indonesia masih sedikit.
Meskipun gelaran Job Fair sudah berkahir, lowongan kerja tersebut tetap bisa diakses oleh masyarakat melalui layanan SIAPKerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved