Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo Presiden menilai implementasi korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan. Itulah yang menyebabkan, sampai saat ini industri pertanian di sisi hulu masih menghadapi banyak persoalan.
"Saya sudah sering sampaikan bahwa petani dan nelayan perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah besar, dalam sebuah korporasi. Sehingga memiliki skala ekonomi yang efisien," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (6/10).
Jokowi mengatakan, di beberapa daerah, memang sudah ada kelompok-kelompok petani dan nelayan. Sayangnya, mereka hanya berkutat di sektor prapanen dan panen saja.
"Pola pikir perlu berubah, tidak semata-mata fokus kepada on farm saja tapi juga bergerak di sisi out farm, sisi pascapanen. Di situ letak sisi bisnisnya yaitu dengan membangun proses bisnis dari produksi sampai ke pascapanen," tuturnya.
Kelompok-kelompok yang ada sekarang juga belum memiliki ekosistem yang bisa disambungkan dengan perbankan atau perusahaan-perusahaan besar yang mengolah hasil produksi.
Oleh karena itu, presiden meminta seluruh kementerian/lembaga terkait membangun maksimal dua model bisnis korporasi petani dan nelayan ditiap-tiap provinsi.
"Fokus dulu sampai betul-betul jadi sehingga ini nanti bisa dijadikan benchmarking, bisa dijadikan contoh. Saya yakin akan ada banyak kelompok tani dan nelayan lain yang mau meniru kalau melihat ada contoh korporasi petani dan nelayan yang berhasil dan bisa menyejahterakan," tutur Jokowi.
Selain itu, kepala negara meminta BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan swasta besar tidak hanya berperan sebagai off taker saja tetapi juga turut mendampingi pengembangan korporasi petani dan nelayan sampai tercipta model bisnis yang benar-benar kuat.
"Saya sudah pernah perintahkan beberapa tahun lalu untuk melihat (Koperasi Permodalan) Felda di malaysia, melihat koperasi sapi di Spanyol. Itu gampang kita tiru tapi saya tidak tahu kenapa sampai sekarang tidak bisa kita bangun satu atau dua contoh seperti mereka," ucap Jokowi.
baca juga: Menkop UKM Minta Perguruan Tinggi Mendirikan Lab Kewirausahaan
Di dua contoh koperasi tersebut, lanjutnya, kelompok petani dan nelayan sudah memiliki ekosistem bisnis dengan manajemen yang baik. Mereka telah tersambung dengan teknologi dan sistem perbankan.
"Saya kira kalau ini dilakukan tentu saja intervensi pengolahan hasil panen, mulai packing, branding sampai strategi pemasaran bisa berjalan baik," harapnya. (OL-3)
SERANGAN organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama tikus yang semakin masif di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memaksa para petani mengambil langkah ekstrem.
Studi terbaru mengungkap masa depan budidaya alpukat di India. Meski permintaan tinggi, perubahan iklim dan emisi karbon mengancam keberlanjutan panen.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Kalau kita kelompokkan petani pangan, persentase petani yang di atas 55 tahun jauh lebih besar.
Menlu RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia-Turki memperkuat kerja sama industri, produk halal, dan pertanian saat bertemu Presiden Erdogan di Istanbul.
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."
Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved