Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut, layanan digital berupa aplikasi Laut Nusantara bisa membantu ribuan nelayan bekerja.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mengungkapkan, sejak diluncurkan pada 2018, aplikasi tersebut telah digunakan lebih dari 35 ribu nelayan se-Indonesia.
“Aplikasi Laut Nusantara mentransformasi budaya nelayan dari mencari ikan menjadi menangkap ikan secara efektif dan efisien,” ujar Sjarief dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (5/10).
Kepala Pusat Riset Kelautan, I Nyoman Radiarta mengatakan, fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut di antaranya ialah peta ikan untuk memudahkan pengguna melihat sebaran ikan di tiga wilayah berbeda yakni wilayah pesisir, perairan khusus dan laut lepas.
Kemudian fitur hitung bahan bakar minyak (BBM) untuk memberikan estimasi bahan bakar yang dibutuhkan selama melaut. Selanjutnya ada harga jual ikan, yang menampilkan perbandingan harga ikan di masing-masing pelabuhan perikanan. Lalu feedback tangkapan guna membantu para nelayan mencatat selama melaut.
"Ada tombol SOS yang menghubungkan pengguna dengan operator jika terjadi hal tidak wajar atau kedaruratan serta fitur live chat untuk nelayan dapat bertanya langsung kepada admin," jelas Nyoman.
Nyoman mencontohkan, selama 2019 penggunaan aplikasi di Kabupaten Bangka Tengah, Pulau Bangka, ada peningkatan efisiensi penggunaan BBM menjadi 41,6%, dari yang semula 12 liter sekali melaut, menjadi 7 liter.
"Kemudian peningkatan produksi ikan nelayan di Sukabumi dan Jembrana, masing-masing meningkat 58% dan 110%," urainya. (E-3)
SEORANG nelayan Petaling Kabupaten Bangka diterkam buaya saat memancing ikan di sungai Limbung, Selasa (10/2) malam. Korban ditemukan menyangkut di jaring ikan, Rabu (11/2) pagi.
Pemkab Indramayu mengalokasikan pembayaran premi asuransi untuk 1.000 nelayan.
Cuaca ekstrem tersebut berupa hujan deras yang diikuti dengan angin kencang. Kondisi tersebut bisa menimbulkan terjadinya gelombang tinggi yang berbahaya untuk nelayan
Kecurigaan nelayan muncul ketika RMM menolak memberikan uang panjar untuk pembelian bahan bakar kapal dengan alasan pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan memancing selesai.
Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved