Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif soal oversupply listrik atau pasokan yang berlebihan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Mengenai surat Pak Menteri (Erick) ke ESDM dan BKPM itu memang benar. Hal itu karena PLN sudah oversupply," ujar Staf Khusus Erick, Arya Sinulingga, di Jakarta, Kamis (1/10).
Meski menyebut PLN sudah oversupply listrik sehingga dianggap melakukan pemborosan, Arya menampik kondisi perusahaan pelat merah itu dalam keadaan yang tidak baik.
Baca juga: Tarif Listrik Turun hingga Desember
"Bukan berarti PLN itu kondisinya parah," imbuhnya.
Menurut Arya, Erick meminta tidak ada pemborosan dalam energi. Sehingga tidak perlu membuat pembangkit listrik baru karena sudah oversupply listrik.
Ia menyebut, lebih baik perusahaan BUMN itu memanfaatkan maksimal sumber daya yang ada.
"Jadi, tujuan Pak Menteri adalah bagaimana memaksimalkan kapasitas PLN yang sudah oversupply ini. Kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru lagi," jelas Arya. (OL-1)
Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah
Dirjen Migas KESDM Tutuka Ariadji bersama direksi Pertamina Patra Niaga meninjau langsung sarana dan fasilitas operasional, serta memastikan pasokan energi dalam kondisi aman.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Hingga triwulan III 2023, rasio elektrifikasi (RE), yakni perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan total rumah tangga se-Indonesia, mencapai 99,74%.
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi terkait aktivitas Gunung Marapi pada Minggu (3/12).
Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved