Presiden Minta Kalkulasi Cermat Program Lumbung Pangan

PRESIDEN Joko Widodo meminta pengembangan lumbung pangan atau food estate betul-betul dikalkulasi secara matang, mulai dari anggaran, ketersediaan lahan hingga pengelolaan.

Saat ini, Jokowi melihat masih terdapat persoalan dari sisi pengadaan lahan.

"Masih ada beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu terkait kepemilikan lahan di area food estate. Ini menimbulkan sedikit masalah dan saya minta Menteri ATR bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Rabu (23/9).

Selain lahan, Presiden juga menyinggung soal pengelolaan. Ia meminta, sejak awal, disiapkan secara jelas siapa pihak yang akan menjalankan program tersebut di lapangan.

Sebagaimana diketahui, lumbung pangan tidak hanya akan diisi oleh tanaman pangan seperti padi dan jagung saja tetapi juga produk hortikultura serta peternakan.

Komoditas-komoditas yang dikembangkan juga harus lebih dulu melalui uji sampel sehingga benar-benar sesuai dengan kondisi lahan dan iklim setempat.

Dengan begitu, produk yang dihasilkan akan memiliki kualitas dan kuantitas yang baik.

"Juga masalah pembiayaan harus benar-benar diperhitungkan. Bagaimana model bisnisnya. Kalau sudah benar, ini akan kita gunakan di provinsi-provinsi lainnya," tutur Jokowi.

Sejauh ini, pemerintah sudah menyiapkan tiga lokasi, yakni Kapuas dan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah serta Humbang Pasundutan di Sumatera Utara.

Jika pengembangan di tiga lokasi tersebut berhasil, pemerintah akan melanjutkan kebijakan food estate di provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Pengembangan lumbung pangan merupakan agenda strategis pemerintah demi mengantisipasi krisis pangan di masa depan.

Jika memiliki lumbung pangan, Indonesia tidak perlu lagi bergantung kepada negara-negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat di Tanah Air. (E-1)