Indonesia Terus Galang Kerja Sama Perangi Pandemi

Sebagai negara yang terlibat aktif di berbagai organisasi dan forum internasional, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadiri rangkaian pertemuan internasional.
Diawali  dari Pertemuan Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan G20, Pertemuan Menteri Keuangan serta Gubernur Bank Sentral ASEAN+3, hingga  Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) pada 16-18 September 2020. 

Peran aktif Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional akan terus digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan mulia bagi kemanusiaan. 

Dalam pertemuan dengan negara-negara G20, telah disepakati untuk terus melakukan aksi global bersama dalam menghadapi pandemi covid-19 serta dampaknya terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi.

“Pandemi covid-19 merupakan wake-up call bagi dunia tentang pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas kesiapan dan respons menghadapi pandemi. Pemerintah terus melakukan penguatan sektor kesehatan dalam rangka memastikan akses bagi setiap orang terhadap layanan kesehatan yang berkualitas," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dilansir dari keterangan resmi, Minggu (20/9).

Dalam Sidang Tahunan ADB ke-53 yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 16-18 September 2020, ADB mendukung negara-negara anggotanya dalam enam bidang utama. 

Dalam pertemuan tersebut, negara-negara donor ADB membahas mengenai skema hibah untuk membantu negara-negara miskin dan rentan di Kawasan Asia Pasifik.  Negara – negara donor sepakat untuk menambah ketersediaan dana Asian Development Fund (ADF) periode 13 sebesar lebih dari US$4 miliar untuk 4 tahun ke depan dimulai dari 2021 hingga 2024.

 Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ke-6 di ADB dan Ketua untuk negara-negara Konstituen Suite 5, berkontribusi sebesar US$12 juta. Hibah ADF13 akan dialokasikan antara lain untuk sektor kesehatan, risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, gender, infrastruktur, dan good governance.

Bagi Indonesia, ADB adalah mitra pembangunan yang banyak memberikan dukungan, baik pada saat pemerintah gencar melaksanakan reformasi maupun pada saat Indonesia mengalami bencana.

“Kami sangat menghargai dukungan kuat ADB untuk Indonesia selama bertahun-tahun dan kecepatan tanggapan ADB serta keterlibatannya yang erat dan aktif dengan pemerintah selama krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Strategi kemitraan menempatkan ADB sebagai mitra utama dengan solusi inovatif untuk tantangan pembangunan yang kompleks,” kata Sri Mulyani.

Pada masa pandemi, ADB menyetujui fast track financing program senilai US$ 1,5 miliar untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat, mata pencaharian, dan perekonomian. Selain itu, ADB juga memberikan dukungan melalui program Contingent Disaster Financing (CDF).

ASEAN+3
Selain itu, dalam penguatan kerja sama regional, negara ASEAN beserta Tiongkok, Jepang dan Korea yang tergabung dalam ASEAN+3 sepakat memperkuat kawasan regional untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi.

Dari sisi Indonesia dalam mendukung pemulihan dan stabilitas ekonomi, pemerintah berkomitmen untuk merumuskan kebijakan fiskal yang prudent dengan target untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, menjaga tingkat konsumsi masyarakat terutama untuk masyarakat menengah ke bawah dan mendukung keberlangsungan sektor usaha.

“Meskipun saat ini Indonesia merelaksasi aturan defisit anggaran menjadi lebih dari 3% untuk penanggulangan dampak pandemi, Indonesia berkomitmen untuk kembali melaksanakan disiplin fiskal dengan menjadi kurang dari 3% pada tahun 2023,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Pada kesempatan tersebut, Suahasil juga menekankan pentingnya pengembangan kebijakan reformasi struktural dengan pendekatan inklusif secara luas di berbagai sektor termasuk pendidikan, teknologi digital, tenaga kerja, infrastruktur, dan perbaikan iklim usaha.

Ke depan, kerja sama kawasan ASEAN+3 akan terus diperkuat, melalui berbagai kerjasama strategis baru pada beberapa area seperti pembiayaan infrastruktur dan asuransi bencana. 

Khusus untuk pembiayaan infrastruktur, Indonesia berharap agar inisiatif strategis baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan terutama untuk pengembangan infrastruktur digital. Sementara untuk asuransi bencana, inisiatif tersebut sudah sejalan dengan prioritas nasional dalam mengimplementasikan dan mengembangkan strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) Indonesia. (E-1)