BTP Bongkar Buruknya Tata Kelola di BUMN

KOMISARIS Utama Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan. Pendapat itu ia utarakan karena tata kelola BUMN yang tidak transparan.

Pria yang minta disapa BTP itu mengusulkan ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dibubarkan kemudian digabung seperti yang dilakukan pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Seharusnya BUMN dibubarkan dan dibentuk semacam penggabungan holding-holding BUMN yang akan menjadi super holding yang diberi nama Indonesia Incoorporation," ujar BTP, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN, Rabu (16/9)

Baca juga: Efisiensi Biaya Perkuat Bisnis PGN

BTP menjelaskan sistem birokrasi yang politis terjadi di perusahaan plat merah yang ia pimpin.

Ia mencontohkan, perekrutan jabatan direksi ataupun komisaris di PT. Pertamina jabatan direksi ataupun komisaris kental dengan lobi-lobi politis.

"Dia ganti direksi pun tanpa kasih tahu saya. Direksi yang menentukan kementerian. Komisaris pun titipan dari kementerian-kementerian," papar dia.

Ia pun mengungkapkan telah memotong jalur birokrasi bagi jenjang karier di Pertamina. Untuk mengisi jabatan direksi, BTP menginginkan dilakukan lelang terbuka sehingga siapa pun yang kredibel dan kompeten bisa mengisi jabatan tersebut.

Selain persoalan birokasi dan tata kelola, ia juga mengeluhkan kinerja BUMN. Diungkapkannya, Percetakan Uang Republik Indonesia (Persero) atau Perum Peruri sempat meminta uang Rp500 miliar ke Pertamina atas alasan pengadaan proyek paperless.

Melalui proyek itu, direncanakan tanda tangan fisik tidak diperlukan tapi digantikan dengan sistem digital. Menurut BTP, nilai dari pengadaan proyek tersebut tidak masuk akal.

"Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital, tapi Peruri masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga, sama saja udah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi setahun? Mau jadi ular sanca, ular piton?" cetusnya. (OL-1)