Pembiayaan Investasi 2021 Turun jadi Rp169,05 Triliun

ALOKASI pembiayaan investasi kementerian keuangan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp169,05 triliun. Besaran itu mengalami penurunan dari alokasi pembiayaan investasi di 2020 yang mencapai Rp257,10 triliun.

“Jadi kalau dilihat dari postur pembiayaan investasi dalam nota keuangan RUU APBN, untuk pembiayaan invetsasi sebesar Rp169 triliun di 2021, ini menurun dari Rp257 triliun di 2020,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (15/9).

Meski terjadi penurunan alokasi dana, kata Sri Mulyani, arah kebijakan pembiayaan investasi tetap diarahkan untuk mendorong penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi dan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR), mendorong peningkatan ekspor, meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, bendahara negara akan mengalokasikan dana pada pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp51 triliun. Itu meliputi pengalokasian dana pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp20 triliun, Dana Abadi Pendidikan Rp3 triliun, Dana Abadi Kebudayaan Rp2 triliun, Dana Abadai Perguruan Tinggi Rp4 triliun dan cadangan pembiayaan pendidikan sebesar Rp22 triliun.

“Tapi pada dasarnya, dana cadangan pendidikan akan sangat bergantung pada penerimaan negara dan alokasi komitmen untuk 20% anggaran pendidikan,” jelas Sri Mulyani.

Pada upaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur, perempuan yang karib disapa Ani itu bilang, akan diarahkan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor Tanah Air. Selain itu diarahkan pula untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, pemukiman dan infrastruktur ketahanan energi. Dana yang dianggarkan untuk membiayai kebijakan ini mencapai Rp45,1 triliun.

Dana itu akan diberikan kepada PT PLN Rp5 triliun, PT Hutama Karya Rp6,2 triliun, PT SMF Rp2,25 triliun, PT PAL Rp1,3 triliun, Pelindo III Rp1,2 triliun, PT ITDC Rp470 miliar, PT KIW Rp977 miliar, BLU PPDPP Rp16,62 triliun dan BLU LMAN Rp11,1 triliun.

“Untuk PPDPP adalah berkaitan dengan program FLPP. Dalam rangka membangun 157 ribu rumah untuk MBR. Dalam hal ini FLPP akan dialihkan ke Tapera pada 2021,” imbuh Ani.

Selanjutnya untuk mendorong kinerja ekspor nasional, bertujuan untuk mendukung industri barang maupun jasa dalam negeri dan memperkuat daya saing di pasar internasional. “Ini untuk mendukung ekspor nasional, ada program PMN (Penyertaan Modal Negara) di LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) sebesar Rp5 triliun di dalam ranngka untuk perbaikan neraca dan perbaikan kemampuan LPEI mendorong ekspor,” jelas Ani.

Kemudian akan dialokasikan pembiayaan sebesar Rp22 triliun untuk menguatkan kelembagaan UMKM, UMi, asuransi dan penjaminan. Tujuannya ialah untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan UMi, peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran serta memperkuat struktur permodalan yang berdampak pada peningkatan kapasitas usaha.

Baca juga : Harga Minyak Mentah Indonesia Naik 2,43%

Dalam kebijakan itu, bendahara negara akan meletakkan dana kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp2 triliun. “Ini dimaksudkan untuk melayani dunia usaha, terutama yang usaha kecil menengah ada Rp22 triliun. Di PT BPUI Rp20 triliun dan PT PIP Rp2 triliun. BPUI ini ada hubungannya dengan penanganan masalah Jiwasraya. Untuk PIP, targetnya Rp2 triliun akan ada tambahan 850 ribu debitur usaha kecil,” tutur Ani.

Selanjutnya, sambung dia, juga akan dianggarkan uang sebesar Rp2,9 triliun untuk meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional yang akan diberikan kepada BLU Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) Rp2 triliun dan investasi kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) Rp900 miliar.

Selain itu, dalam rangka mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kemenkeu akan menanggarkan uang sebesar Rp43 triliun dalam bentuk pinjaman PEN daerah Rp10 triliun dan cadangan pembiayaan PEN Rp33 triliun.

“Investasi pemerintah yang sebesar Rp10 triliun dalam hal ini untuk pinjaman PEN daerah, kalau tahun ini ada beberapa dana talangan seperti Garuda, KAI, Krakatau Steel sebesar Rp11,6 triliun, tahun depan Rp10 triliun hanya untuk pinjaman daerah saja,” imbuh Ani.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas dari cost below the line ini karena jumlahnya semakin lama cukup besar. DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) saya minta untuk memberikan evaluasi dan analisa yang lebih detail mengenai dampak, output, outcome dari pembiayaan ini supaya tetap akuntabel terhadap pos yang berada di below the line tersebut,” pungkasnya. (OL-2)