Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan hingga triwulan II 2021.
“Kami sudah sampaikan dalam rapat kemarin dengan Bapak Presiden, ini akan dilanjutkan di tahun 2021, selama tiga bulan dan mungkin akan kita pertimbangkan enam bulan yakni pada triwulan I dan triwulan II,” ungkap Airlangga dalam sambutannya di Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara virtual, Kamis (10/9).
Ia menuturkan, program BSU merupakan upaya pemerintah untuk mengungkit daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19. Dalam program ini, pemerintah akan memberikan uang sebesar Rp2,4 juta kepada tiap satu orang pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta dan merupakan peserta aktif BPJamsostek.
Pencairan bantuan dilakukan dua bulan sekali, sehingga tiap pencairan penerima BSU akan mendapatkan Rp1,2 juta yang akan ditransfer langsung ke rekening pribadi. Di 2020 ini, target penerima BSU ditetapkan sebanyak 15,7 juta orang yang disebut menjangkau pekerja di seluruh sektor industri.
“Subsidi upah ini untk yang dibawah Rp5 juta ini yang sudah disiapkan untuk 15,7 juta pekerja ataupun buruh. Artinya hampir seluruh buruh di sektor industri diadakan subsidi langsung oleh pemerintah,” terang Airlangga.
Baca juga: Subsidi Upah, Kemnaker Terima Tambahan Data 3,5 Juta Pekerja
Hingga 7 September 2020, lanjut Airlangga, realisasi penyaluran BSU tahap pertama untuk 2,5 juta orang telah mencapai Rp2,31 triliun atau 92,4% dari total Rp3 triliun. Sedangkan di tahap kedua, telah tersalur uang sebesar Rp1,3 triliun atau 46,2% dari total Rp3,6 triliun untuk 3 juta orang.
“Ini akan terus didorong oleh pemerintah untuk menjaga demand,” imbuh Airlangga.
Selain melanjutkan program BSU, pemerintah juga akan melanjutkan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di 2021. Bantuan berbentuk hibah tersebut akan diteruskan hingga triwulan II 2021.
Kemudian pemerintah juga menyiapkan program subsidi baru yang diperuntukkan kepada guru dan murid dalam bentuk subsidi pulsa dengan total anggaran mencapai Rp7,2 triliun.
“Program paling baru adalah subsidi pulsa untuk murid dari guru jumlahnya 7,2 triliun dan ini tentu Salah satu program yang kami lihat adalah bagaimana menyediakan tablet murah untuk masyarakat karena kita ketahui bahwa pulsa ini sebagian besar anak-anak student ini ataupun pelajar ini menggunakan nomor orang tua dan supaya tepat sasaran di mekanismenya terus didalami oleh pemerintah,” pungkasnya.(OL-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Kondisi upah riil para pekerja maupun buruh menurun tajam sejak 2015. Hal tersebut dimulai ketika pemerintah mengganti formula penghitungan pengupahan melalui PP 78/2015 tentang Pengupahan.
Pemerintah bakal memanggil pelaku usaha di sektor industri padat karya dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk membahas mengenai kondisi industri terkait.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu harus segera direspons dengan tepat oleh pemerintah, sehingga tidak berdampak lebih buruk lagi terhadap nasib para pekerja.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved