Menko Airlangga: Bottom Pertumbuhan RI di Triwulan II

USAHA mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kontributor pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diharapkan dapat kembali memainkan peranannya. Untuk mendorong UMKM kembali bertaji, pemerintah turut mengungkit daya beli masyarakat yang kian melemah karena pandemi.

Media Indonesia berkesempatan mewawancarai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (4/9), membahas kondisi perekonomian global dan nasional. Berikut petikannya.

Baca juga: UMKM Pahlawan Pandemi Covid-19

TANYA: Bagaimana anda melihat kondisi perekonomian saat ini? Bagaimana pula dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya?*

JAWAB:: Dari berbagai sektor, kita masih melihat berbagai potensi pertumbuhan yang trennya ke arah positif. Bila dibanding negara lain, posisi kita masih lebih baik. Artinya negara lain seperti India, Singapura turunnya lebih dalam. Kita melihat bahwa berdasarkan prediksi yang ada di triwulan akhir tahun ini dari beberapa lembaga seperti IMF (International Monetary Fund) memprediksi ekonomi kita -0,3% di 2020 dan outlook-nya positif di 2021 yaitu 6,1%.

World Bank memprediksi kita di akhir tahun adalah 0%, kemudian di 2021 4,8%. Sedangkan ADB (Asian Development Bank) memperkirakan sampai akhir tahun minus 1% dan di 2021 tumbuh 5,3%. Pemerintah sendiri memprediksikan ada pertumbuhan antara 4,5%-5,5% di 2021 dan di tahun ini pemerintah memprediksi bisa positif 0,25%.

Dengan demikian, kalau kita lihat dari prediksi yang ada oleh pemerintah, itu terlihat bahwa yang diharapkan Indonesia adalah V recovery. Itu dengan prediksi bahwa bottom pertumbuhan kita ada di triwulan II yang -5,32%. Beberapa negara banyak yang bottom-nya belum terlihat, kita melihat Indonesia bottomnya lebih kelihatan.

Beberapa faktor fundamental yang lain itu pertama, trade kita surplus 3,26% sehingga year to date sekitar US$8 juta dan itu menambah cadangan devisa kita menjadi US$130 juta atau itu lebih dari 8 kali impor. Berarti fundamental kita ini kuat.

Rilis PMI (Purchasing Manager's Index) kemarin, itu meyakinkan bahwa ekonomi Indonesia sudah masuk dalam tanda petik, ekspansi karena sudah di atas 50. Dan ini lebih baik dari PMI Thailand yang 49,7 Filipina 47,3 Jepang 45,2 Vietnam 45,7 Malaysia 49,3 dan beberapa negara yang sudah positif adalah Tiongkok yang 52,8. Artinya perekonomian global ini sudah pada arah positif. Dengan demikian kita optimis perekonomian ini akan rebound.

Misal rupiah, bila dibanding mata uang lain, kalau kita melihat basis 1 April sebagai the bottom, rupiah terburuk di 1 April, itu sampai dengan saat ini sudah terjadi apreasiasi 10,38%. Itu juga hal yang sama antara 1 April terendah bagi seluruh mata uang dunia. Kalau dibandingkan currency apresiasinya tinggi itu adalah Australia 16,7%. Tapi seperti Filipina, Taiwan, Thailand, Tiongkok, dan Jepang semuanya apresiasinya berada di bawah kita. Itu mendorong kita untuk optimis dan fundamentalnya kuat.

Kalau kita lihat stock market per 1 April sampai sekarang basic industry sudah naik 33%, kemudian agriculture 29%, sektor keuangan 25%, infrastruktur juga naik, dengan demikian sudah ada rebound di berbagai sektor.

Dengan demikian kita melihat Indonesia sudah berada di dalam track yang benar dan kemudian tentu beberapa program untuk UMKM seperti support subsidi kredit, subsidi bunga yang mulai dari bawah seperti KUR Super Mikro yang 19% atau seluruhnya disubsidi pemerintah. Kemudian adanya banpres produktif 2,4 juta untuk satu pelaku usaha. KUR diberikan subsidi bunga 6% sampai year end. Kemudian ada program untuk perusahaan antara Rp500 juta sampai Rp1 triliun itu didorong dengan sistem penjaminan. Dengan demikian telah ada restrukturisasi terhadap sektor korporasi 15%. Kemudian strukturisasi untuk sektor KUR itu di atas 50%.

Dengan demikian, diharapkan ekonomi mulai bergerak kembali, dari informasi perusahan-perusahaan ritel, apakah itu Alfamart, Indomaret atau ritel lain, mereka mengatakan dengan bantuan stimulus pemerintah untuk UMKM dan subsidi gaji untuk pekerja sepenuhnya ituh terlihat dalam kenaikan pembelian sektor ritel. Sehingga ada efek kenaikan dari kenaikan yang dilakukan pemerintah.

Mengenai UMKM, sektor ini menjadi backbone dari perekonomian nasional pada krisis 1998, bagaimana saat ini? Bagaimana upaya pemerintah kembali mendorong sektor UMKM agar kembali bergeliat?*

Kalau bicara berbagai krisis, krisis 1997 sampai 2000 itu kan lebih dalam. Krisis itu kita sering sebut sebagai East Asia Crisis. Salah satu yang besar kan di Indonesia, Thailand, Malaysia, kemudian the rest of the world tidak krisis. Dan krisis ke Indonesia pada waktu itu kita mengalami apa yang namanya U shape. Itu lama, karena dalam 5 triwulan ekonomi kita negatif, bahkan kalau berdasarkan secara teknikal kita pada waktu itu bukan lagi resesi atau krisis, tapi sudah depresi karena pertumbuhan kita sudah turun di -13% bahkan terdalam minus 16%, itu 5 triwulan, satu tahun lebih.

Sedangkan level pertumbuhan ekonomi yang di 1997 sempat 5,3% itu baru kembali di tahun 1999 pada Desember. Jadi 2 tahun deep dive, itu dari segi pertumbuhan ekonomi. Dari segi indeks saham gabungan, pada waktu itu, indeksnya itu 722 di Agustus dan baru kembali 7-8 tahun kemudian. Jadi lama sekali bahkan saham itu sampai rontok di 64%. Sedangkan kalau kita lihat yang terjadi di saat sekarang, ini indeks ini sudah sempat recover. Jadi kalau Februari di atas 5.000-an per September di atas 5.000-an.

Dengan mata uang, kalau krisis asia kemarin kan memang di sektor keuangan sehingga kita jatuh sampai 566%. Sedangkan di krisis 2008, itu juga sektor ke capital market karena second remourge dan itu indeksnya juga turun sampai pada waktu itu ke minus 60% dan recover-nya 2 tahun. Tetapi yang sekarang, dari segi indeks sudah kembali dari Februari sampai September.

Demikian pula rupiahnya, dari posisi semula ke sekarang, itu dari bulan April sampai sekarang naik 11%. Jadi artinya dari berbagai fundamental ekonomi, dibanding 2 krisis yang lalu, kita posisi sekarang jauh lebih kuat dan sektor keuangan jauh lebih sehat, sehingga krisis kali ini adalah krisis di sektor kemanusiaan, yang kena adalah sumber daya manusianya.

Sehingga tentu UMKM kena akibat dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), di mana kegiatan ekonomi sebagian besar dihentikan karena kita harus bekerja dari rumah. Namun Indonesia berbeda dengan lockdown di mana Indonesia memutuskan 11 sektor tetap dibuka, jadi kita menghentikan penyakit dan menyelamatkan mata pencaharian masyarakat.

Oleh karena itu stimulus tahun ini murni diberikan ke UMKM, jadi Rp123,46 triliun ke sektor UMKM, oleh karena itu program ini akan dilanjutkan tahun depan, UMKM akan didorong mendekati Rp50 triliun atau tepatnya Rp48,8 triliun.

Menyoal realisasi PEN UMKM, bagaimana perkembangannya? Apa biss UMKM menjadi pahlawan perekonomian di masa pandemi ini?

Kalau seluruhnya akan kita akselarasi di triwulan IV. UMKM ini kan harus ada business to business, negosiasi, mereka harus minta ke perbankan masing-masing dan penyelesaiannya individual bukan massal. Itu harus diselesaikan apakah denbgan BPR, BPD, bank lain seperti BRI dan lainnya.

Pemerintah telah memberikan banyak bantuan kepada UMKM diantaranya melalui PEN ini. Khusus untuk Kredit Usaha Mikro (KUR), realisasi Januari sampai dengan 31 Juli 2020 sebesar Rp93,53 triliun dan diberikan kepada 2,47 juta debitur sehingga total outstanding Rp83,80 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) 0,93%.

Secara bertahap penyaluran KUR telah meningkat kembali dengan penyaluran Juli sebesar Rp17,2 triliun. Penyaluran KUR pada masa covid-19 sempat menurun tajam dari sebesar Rp18,99 triliun pada Maret 2020 menjadi hanya sebesar Rp4,76 triliun pada Mei 2020. Penyaluran KUR masih didominasi untuk skema KUR mikro sekitar 64,36% diikuti skema KUR kecil 35,24% dan KUR penempatan TKI sebesar 0,4%. UMKM pasti bisa menjadi pahlawan nasional dengan syarat mereka harus bisa berpikir out of the box untuk meningkatkan usahanya di masa pandemi ini. Kemudian dengan adanya shifting behaviour perdagangan yang semula pemesanan dilakukan secara offline, sekarang mereka harus bisa melakukan online marketing. UMKM harus bisa melihat peluang atas tingginya demand pasar ini misal di bidang kesehatan dan logistik. Yang paling penting adalah UMKM harus bisa memanfaatkan dengan baik berbagai stimulus yang diberikan pemerintah.

Terkait anggaran PEN UMKM di 2021, apakah itu relevan, mendorong UMKM untuk bangkit namun anggaran atau stimulus jumlahnya lebih kecil dari tahun ini? Apa alasannya?*

Karena kita melihat ada perbaikan perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi itu meningkat antara 4,5% sampai 5,5%. Tentu berbeda di tahun ini yang kemarin minus hingga 5%. Sehingga akan dibedakan, ketika demand pulih tentu ekonomi naik dan pada saat ekonomi naik UMKM akan naik. Sehingga yang kita lanjutkan dari demand side adalah pemerintah melanjutkan perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun. Jadi penunjang daya beli tetap dilanjutkan kemudian stimulannya kita ukur lagi mana yang dibutuhkan. Otomatis, kalau ekonomi pulih UMKM akan ikut pulih.

Apakah dengan upaya itu pemerintah mengharapkan UMKM dapat kembali menjadi backbone perekonomian kita?

Tentu kita melihat pre-pandemic dan post-pandemic itu situasi tidak sama, dalam situasi pandemi kita meminta UMKM menggunakan infrastruktur digital. Sehingga digitalisasi itu menjadi hal baru dan potensinya besar. Dengan pandemi, kebutuhan digitalisasi terakselerasi, ini yang didorong pemerintah agar UMKM masuk menggunakan digitalisasi dan dengan demikian sektor digitalisasi diharapkan akan mentrasnformasi perekonomian Indonesia.

Lantas sejauh ini bagaimana perkembangan digitalisasi UMKM?

Pertama, 150 juta potensi orang Indonesia yang dalam tanda petik memiliki literasi terhadap digital. Tentu kita melihat di ekosistem e-commerce itu juga ada beberapa juta penduduk yang menikmati itu dari segi konsumen. Tentu yang tinggal kita dorong dari segi supply, supply itu ada 2, satu pedagangnya, di mana dia menjadi vendor UMKM atau pelapaknya. Kedua adalah industri kecilinya. Jadi kita berharap yang masuk di dalam digital ekonomi itu sebagian besar atau mayoritasnya produk nasional dan ini akan menjadi multiplier effect bagi UKM.

Di sektor makanan dan minuman, kebanyakan di sektor ritel itu hampir 90% adalah produk lokal apakah itu makanan, minuman atau sumber goods. Ini bagus menjadi pengungkit perekonomian nasional. Kita berharap di digital pun seperti itu, jadi tidak hanya offline tapi juga pasar online. Ini sedang berproses, proses ini bukan proses instan, perlu learning dan tentu ini yang pemerintah dorong agar ini bisa naik. trennya memang semakin banyak masyarakat membeli barang menggunakan aplikasi.

Kalau kita merujuk dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah UMKM yang akan go digital itu sebanyak 8 juta UMKM. Saat ini ditambah dengan UMKM yang on boarding pada program pemerintah Bangga Buatan Indonesia sebanyak 1,4 juta UMKM. Sehingga dapat diproyeksikan saat ini UMKM yang go digital berjumlah 9,4 juta atau sekitar 15% dari jumlah keseluruhan UMKM yang berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 64 juta unit usaha.

Upaya lain dari pemerintah adalah mendorong untuk membeli produk UMKM, bisa dijelaskan seperti apa?

Pemerintah sedang melihat produk-produk apa yang bisa dibeli pemerintah, BUMN dan masyarakat. lama seperti kopi, kakao, dan komoditas lain. Kita juga melihat kemarin misal berdikari, itu melakukan piloting untuk menyerap ayam dari masyarakat di frozen dan dilempar ke masyarakat. Demikian dengan produk pertanian lain. Ini sedang disiapkan tinggal BUMN yang melakukan proses di awal yang membuat komoditas tersebut mempunyai bisa tahan lama. Biji kopi kalau di-roasting bisa tahan lama dibandingkan tidak diproses, ini akan didorong pemerintah.

Sejalan dengan langkah itu, RUU Cipta Kerja juga sedang dibahas DPR dan diperkirakan rampung dalam waktu dekat. Dalam RUU itu bagaimana pemerintah memosisikan dukungan kepada UMKM? Bagaimana prospeknya?

Ini yang utama dalam omnibus law itu terkait dengan perizinan dan sertifikasi halal untuk UMKM. Dua hal itu dipermudah. Pemerintah juga mendorong adanya sentra IKM (Industri Kecil Menengah) melalui DAK (Dana Alokasi Khusus). Jadi tentu itu yang didorong pemerintah. Bahkan kita berharap sentra IKM itu bisa diberdayakan di masing-masing daerah berbasis klaster yang produknya sejenis dan membuat ekosistem industri. Kami siapkan seperti kawasan industri tertentu untuk makanan minuman itu bisa dibangun semacam sentra industri yang sertifikasi termasuk halalnya itu di situ juga, jadi one stop service. Mulai dari perizinan sampai dengan sertifikasi halal. Ini diharapkan dengan adanya omnibus law, ini dimungkinkan. (X-15)