Kisruh Dekopin, Nurdih Halid Melawan dengan Gugat Kemenkum HAM

KETUA  Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid melalui kuasa hukumnya  dari Kantor Pengacara MJB & Partners, Muslim Jaya ButarButar mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan HAM.

Pengajuan itu dilakukan atas sikap dan tindakan Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang dinilai sewenang-wenang, menyalahgunakan hak serta diduga bermain politik  dalam kasus Dekopin. 

"Kami  mengajukan gugatan terhadap Dirjen Peraturan Perundang-undangan dengan berbagai alasan," kata Muslim dalam keterangan tertulisnya. 

Mantan Pengacara Jokowi Maruf-Amin dalam Pilpres 2019 ini menyebut berbagai alasan antara lain Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum & HAM  dalam membuat pendapat hukum Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 terkait permasalahan Dekopin telah bertindak tidak netral. 

"Seharusnya pendapat hukum bersifat normative namun pendapat hukum yang dibuat Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah berimplikasi kepada Dekopin yang dipimpin Nurdin Halid," katanya.

Dia menilai Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah membuat justifikasi  dengan menyimpulkan sendiri bahwa Pemilihan Ketua Umum yang tepat sesuai keputusan Kepres Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengesahan AD Dekopin adalah Munas Dekopin yang memilih Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2019-2024.

Tindakan Dirjen peraturan perundang-undangan  kementerian hukum & HAM patut diduga menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut jelas berbunyi bahwa Badan/pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenangnya meliputi larangan melampaui wewenang, campur adukkan wewenang dan larangan bertindak sewenang wenang. 

Alasan lainnya pengajuan ini karena Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah merugikan Dekopin dibawah kepemimpinan Nurdin Halid karena  pendapat hukum Dirjen Peraturan Perundang-undangan telah berimplikasi atau berdampak kepada Dekopin  dimana pendapat hukumnya dijadikan rujukan atau dijadikan sandaran oleh Sri Untari Bisowarno untuk menyatakan dirinya adalah ketua umum.

Termasuk adanya pihak Ketiga yang telah “memaksa” atau meminta Menteri Koperasi & UKM  untuk mengakui Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin dengan alasan adanya pendapat hukum Dirjen Peraturan Perundang-undangan. 

"Munas Dekopin tanggal 13 Nopember 2019 di Makasar  telah memilih dan terpilih secara aklamasi Bapak Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin periode 2019-2024. Dia dipilih oleh peserta munas dekopin sebanyak 453 orang dari 471 peserta Munas dan dikukuhkan Pimpinan Munas Dekopin," tegasnya. (E-1)