Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMERINTAH berjibaku untuk memulihkan perekonomian nasional di kala pandemi covid-19 terlebih kondisinya di ambang resesi. Pemerintah pun menggenjot sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apa saja stimulus yang diberikan kepada UMKM, Tim Media Group News mewawancarai Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki via aplikasi Zoom, Jumat (4/9). Berikut petikannya:
Bagaimana kondisi UMKM di masa pandemi?
Pandemi covid-19 ini diperkirakan masih berlangsung dalam satu-dua tahun mendatang. Artinya dari sisi ekonomi, masih akan sangat tergantung kepada ekonomi domestik, terutama yang bisa meng-address masalah lapangan kerja, pangan, dan kesehatan.
Saat ini memang UMKM terdampak luar biasa. Hal ini berbeda dengan 1998, yang krisisnya hanya terjadi di dalam negeri sehingga dahulu UMKM tampil sebagai penyelamat ekonomi nasional, dengan ekspor naik 350%. Per hari saat ini ekspor UMKM hanya 14%. Sekarang
yang terjadi krisis global. Saat ini justru berdampak UMKM, dari dua sisi, pasokan dan permintaan.
Survei Asian Development Bank (ADB) 17 April-22 Mei 2020 di Indonesia, mereka menemukan 48,6% usaha UMKM gulung tikar, setengah lagi tetap beroperasi di tengah gangguan pasokan dan permintaan yang rendah.
Apa langkah pemerintah untuk menyelamatkan UMKM?
Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pertama, membantu UMKM yang mengalami masalah cash-flow, terutama UMKM yang telah terhubung ke lembaga perbankan.
Ada alokasi PEN sebesar Rp123 triliun untuk program UMKM restrukturisasi utang, penundaan pembayaran cicilan utang selama 6 bulan. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan karena permintaan dan pendapatan turun. Saat ini penyerapan program itu sudah 52,77%, memang agak rendah. Saat ini yang sudah otomatis ialah program restrukturisasi utang, tetapi program pinjaman modal masih rendah.
Kegiatan usaha sedang sepi sehingga pelaku UMKM agak khawatir untuk menanggung beban bunga, termasuk penyalur bank juga akan
berhati-hati.
Bagi usaha mikro yang belum terjangkau perbankan (unbankable) dan belum mendapat pembiayaan dari bank, pemerintah bantu dengan bantuan presiden (banpres) produktif. Kami alokasikan itu kepada 12 juta pelaku usaha mikro, sudah diluncurkan sejak 18 Agustus dan hari ini penyerapannya sudah 61,2%.
Bagaimana pemerintah mendongkrak permintaan yang turun?
Dari sisi permintaan, kami bantu dengan menyerap produksi UMKM dengan belanja pemerintah dan BUMN. Kami sudah minta kepada Presiden untuk menginstruksikan kementerian dan lembaga membeli produk UMKM.
Ada Rp307 triliun di anggaran 2020 yang sudah disetujui untuk dibelanjakan produk UMKM.
Jumlah UMKM yang masuk ke ekosistem digital masih sedikit (13%). Apa saja kesulitannya?
Dari catatan selama mendampingi pelatihan UMKM bersama platform digital untuk onboarding di e-commerce tidak mudah. Keberhasilannya hanya 4%-10%.
Tidak semua UMKM bisa berjualan di marketplace online. Di sana, pelaku usaha harus punya manajemen yang bisa respon cepat terhadap permintaan konsumen.
Lalu kapasitas produksi, begitu Anda terhubung dengan platform digital besar, artinya terhubung dengan 97% wilayah Indonesia. Ketika jumlah produksi sedikit karena permodalan kecil dan tidak punya gudang, mereka tidak bisa bertahan di sana.
Bagaimana mewujudkan cinta produk dalam negeri?
Kita fokus di kelas menengah atas untuk beli produk dalam negeri.
Kelas menengah bawah sudah tidak beli produk asing dengan dana mereka yang terbatas sedang turun daya beli. Yang punya uang itu sekarang justru kelas menengah atas.
Saya sudah tanya Bank Indonesia, duitnya (kalangan menengah atas) masih banyak di bank, tetapi mereka sekarang menahan konsumsi karena ada perasaan krisis. Ini yang saya kira harus didorong.
Yang penting disetop keran impornya. Jangan banyak yang mengambil rente di sana. Kalau terus impor produk luar negeri, mati (produk) yang di dalam negeri.
Apakah Indonesia bisa selamat dari jurang resesi jika menggenjot UMKM?
Pilihan satu-satunya untuk menggerakkan ekonomi supaya kita tidak masuk krisis, pilihannya UMKM. Kalau industri besar apalagi pasarnya ekspor, sudah pasti tidak akan yang beli saat ini.
Kalau UMKM karena terkait dengan pendapatan langsung masyarakat. Terkait dengan perut, harus tetap ngebul. Untung sedikit juga tidak apa-apa karena dikerjakan sendiri. Di sana fungsi dinamisator ekonominya. (Try/X-4)
Saat ini, program kemitraan produk bebas asap Sampoerna telah melibatkan lebih dari 600 UMKM lokal yang tersebar di 20 kota di seluruh Indonesia.
UMKM Monalisa memanfaatkan potensi singkong menjadi tepung mocaf (Modified Cassava Flour) yang memiliki permintaan pasar yang luas dan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
BRI sepanjang Januari - Mei 2025, menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menghadirkan vending machine berisi produk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Pelabuhan Ajibata, Danau Toba,
Selain mendorong kebugaran dan kebiasaan olahraga masyarakat, sektor ekonomi juga dipastikan bergerak.
Jambore Koperasi dan UMKM Expo BMC 2025 merupakan wujud komitmen pemerintah daerah mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved