Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menjual sukuk ritel seri SR013 dengan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 6,05% per tahun serta masa tenor selama tiga tahun.
“SR013 ini diterbitkan oleh pemerintah Insya Allah aman,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfriman dalam webinar secara daring, Jumat (28/8).
Luky menyatakan, masa penawaran SR013 dilakukan mulai Jumat (28/8) pukul 09.00 WIB sampai 23 September 2020 pukul 10.00 WIB.
Ia menyebutkan tanggal penetapan hasil penjualan SR013 adalah 28 September 2020, tangal setelmen pada 30 September 2020 dan tanggal jatuh tempo pada 10 September 2030.
Sukuk Ritel seri SR013 yang ditawarkan kepada investor individu Warga Negara Indonesia ini dapat dipesan minimum Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar.
Luky menjelaskan karakteristik SR013 adalah tanpa warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau tradable sejak 11 Desember 2020, dan hanya dapat diperdagangkan antar-investor domestik.
“Sifatnya tradable. Ada holding period selama dua bulan tapi setelah itu bisa diperdagangkan,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah Bidik Rp10 Triliun dari Sukuk Ritel Seri-011
Penerbitan SR013 merupakan upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan APBN, memperluas basis investor di pasar domestik, dan mendukung pengembangan pasar keuangan syariah.
Kemudian juga untuk memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society.
Penerbitan Sukuk Negara Ritel turut memberikan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat, mendukung terwujudnya keuangan inklusif, serta memenuhi sebagian pembiayaan pembangunan berbagai kegiatan APBN 2020.
Proses pemesanan pembelian SR013 dilakukan secara online melalui empat tahap yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran dan setelmen.
Pemesanan dan pembelian dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan 31 Mitra Distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.
Ke-31 mitra tersebut antara lain adalah PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Permata Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
Kemudian PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, PT. Bank Panin Tbk, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, PT. Bank DBS Indonesia PT. Bank OCBC NISP Tbk, PT. Bank HSBC Indonesia, PT. Bank Commonwealth, PT. Bank UOB Indonesia, PT. Bank Mega Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri.
Selain itu PT. Bank BRISyariah Tbk, PT. Bank Muamalat Tbk, PT. Bank BNI Syariah, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Bahana Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, dan PT. Sinarmas Sekuritas, PT. Bareksa Portal Investasi.
Selanjutnya PT. Star Mercato Capitale (Tanamduit), PT. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee), PT. Investree Radhika Jaya, PT. Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku), dan PT. Lunaria Annua Teknologi (Koinworks).(OL-5)
Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun, namun baru sekitar 40% yang bisa dibiayai lewat APBN dan APBD.
Pencatatan sukuk ini merupakan hasil dari konsistensi dan komitmen bank dalam menjawab tantangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif dan dinamis.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus berupaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi.
Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk penguatan struktur permodalan dan ekspansi pembiayaan berbasis akad murabahah kepada nasabah pada segmen produktif dan konsumtif.
Perusahaan juga mencatat peningkatan signifikan dalam total nilai penjaminan emisi obligasi dan sukuk sebesar Rp14,6 triliun pada 2024.
Pasar obligasi Indonesia dipandang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sejumlah sektor pun menawarkan potensi yang cerah untuk para investor, seperti asuransi dan dana pensiun.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved