Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PT Indra Karya (Persero) terus berkomitmen melanjutkan misinya untuk berkontribusi dalam kegiatan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi virus corona ini sesuai dengan nawacita Pemerintah.
Komitmen ini ditandai dengan tetap berjalannya proyek pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Bendungan Napun Gete yang berada di lokasi Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Progress Bendungan Napun Gete saat ini telah mencapai 84,21%, dan tengah memasuki tahapan mechanical dan landscape dengan rencana impounding akhir tahun ini. Indra Karya sebagai BUMN Konsultan Engineering terintegrasi, mendapatkan peran sebagai pelaksana supervisi pada proyek bendungan Napun Gete ini.
"Bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR untuk mengatasi kekeringan di Propinsi NTT terutama di Kabupaten Sikka," ungkap Direktur PT Indra Karya, Eko Budiono dalam keterangan tertulisnya.
Ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan nelayan.
Menurut data yang dirilis BMKG, terdapat 9 daerah yang berstatus waspada kekeringan yaitu wilayah bagian Utara Bajawa dan Wolomese di Kabupaten Ngada, Kelimutu di Kabupaten Ende, Paga dan Lela di Kabupaten Sikka, Buaysuri di Lembata, serta Teluk Mutiara di Kabupaten Alor.
"Kita upayakan pembangunan Bendungan Napun Gete ini selesai lebih cepat karena mengejar musim hujan 2021. Dengan selesainya bendungan ini, diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 khususnya di bidang pertanian," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada kunjungannya awal Agustus 2020 ini.
Pembangunan Bendungan Napun Gete yang telah dilaksanakan sejak Januari 2017 dan direncanakan selesai Oktober 2020 ini, memanfaatkan biaya APBN sebesar Rp 800 miliar.
Secara umum, progress pembangunan bendungan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas dan progress pekerjaan yang dicapai sangat baik. Pencapaian target pekerjaan dan kualitas pekerjaan ini tentunya tidak terlepas dari konsistensi dan peran serta dari kapasitas masing-masing pihak melalui kolaborasi BUMN antara kontraktor dan
Sebagai tambahan informasi, PT Indra Karya (Persero) telah ikut serta dalam pembangunan 36 bendungan dari total 56 bendungan Proyek Strategis Nasional yang sedang dan akan dibangun di era Presiden Joko Widodo. (RO/E-1)
RELAWAN Bakti BUMN di Bintan, Kepulauan Riau, melaksanakan kegiatan konservasi padang lamun, mangrove, terumbu karang, dan habitat dugong bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
Relawan Bakti BUMN ini telah menjadi sarana pembelajaran bagi insan BUMN untuk turun langsung ke lapangan, memahami kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang berdampak.
Dasco memastikan para Wakil Menteri (wamen) yang merangkap komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menerima tantiem
Prabowo menegaskan, pemberian tantiem tidak layak jika perusahaan merugi.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo meminta BUMN harus menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbang signifikan terhadap
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved