Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Indra Karya (Persero) terus berkomitmen melanjutkan misinya untuk berkontribusi dalam kegiatan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di tengah pandemi virus corona ini sesuai dengan nawacita Pemerintah.
Komitmen ini ditandai dengan tetap berjalannya proyek pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Bendungan Napun Gete yang berada di lokasi Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Progress Bendungan Napun Gete saat ini telah mencapai 84,21%, dan tengah memasuki tahapan mechanical dan landscape dengan rencana impounding akhir tahun ini. Indra Karya sebagai BUMN Konsultan Engineering terintegrasi, mendapatkan peran sebagai pelaksana supervisi pada proyek bendungan Napun Gete ini.
"Bendungan ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR untuk mengatasi kekeringan di Propinsi NTT terutama di Kabupaten Sikka," ungkap Direktur PT Indra Karya, Eko Budiono dalam keterangan tertulisnya.
Ketersediaan air menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain mengingat mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan nelayan.
Menurut data yang dirilis BMKG, terdapat 9 daerah yang berstatus waspada kekeringan yaitu wilayah bagian Utara Bajawa dan Wolomese di Kabupaten Ngada, Kelimutu di Kabupaten Ende, Paga dan Lela di Kabupaten Sikka, Buaysuri di Lembata, serta Teluk Mutiara di Kabupaten Alor.
"Kita upayakan pembangunan Bendungan Napun Gete ini selesai lebih cepat karena mengejar musim hujan 2021. Dengan selesainya bendungan ini, diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 khususnya di bidang pertanian," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada kunjungannya awal Agustus 2020 ini.
Pembangunan Bendungan Napun Gete yang telah dilaksanakan sejak Januari 2017 dan direncanakan selesai Oktober 2020 ini, memanfaatkan biaya APBN sebesar Rp 800 miliar.
Secara umum, progress pembangunan bendungan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas dan progress pekerjaan yang dicapai sangat baik. Pencapaian target pekerjaan dan kualitas pekerjaan ini tentunya tidak terlepas dari konsistensi dan peran serta dari kapasitas masing-masing pihak melalui kolaborasi BUMN antara kontraktor dan
Sebagai tambahan informasi, PT Indra Karya (Persero) telah ikut serta dalam pembangunan 36 bendungan dari total 56 bendungan Proyek Strategis Nasional yang sedang dan akan dibangun di era Presiden Joko Widodo. (RO/E-1)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved