Digitalisasi saja tidak Cukup

LANGKAH pemerintah yang saat ini mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan digitalisasi dinilai tidak cukup untuk membantu pelaku
UMKM berkembang.

Pemerintah harus mengembangkan konsep kemitraan (linkage) antara pelaku UMKM dan korporasi atau industri besar. “Kalau hanya mendorong melakukan digitalisasi tidak cukup.

Padahal UMKM ini 63% dari ekonomi Indonesia sehingga perlu ada linkage dengan industri besar,” ujar ekonom senior CORE Indonesia Hendri Saparini dalam diskusi secara
virtual,kemarin.

Ia mencontohkan Jepang sebagai negara yang sudah memiliki strategi linkage antarindustri. Di negara itu ada industri otomotif dan ribuan UMKM yang telah menjadi sektor
pendukung. Menurutnya, hal ini harusnya dilakukan juga di Indonesia lewat hadirnya badan usaha milik negara (BUMN).

“Di Indonesia kan ada BUMN besar, BUMN bisa menjadi pembela bagi UMKM sebagai supporting industry. Namun,sekarang BUMN juga tingkat komponen dalam
negeri (TKDN)-nya sangat rendah, mereka sangat tergantung pada supplier-supplier impor,” ujarnya.

Dengan melihat kondisi seperti saat ini, perlu segera ada strategi menciptakan linkage. Misalnya, dengan pendataan kebutuhan pasar yang bisa dipasok oleh UMKM sehingga
bisa mendorong kemitraan yang semakin tinggi.

Hendri juga mendorong pemerintah untuk memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjang. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.

“Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat
ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai great lockdown, belum pernah dilihat di dunia sebelumnya,” tandas Hendri.

Substitusi Impor

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah saat ini sedang memetakan sektor-sektor industri, yang perlu dipacu sebagai substitusi
impor, di antaranya mesin, kimia, logam, elektronik, dan kendaraan bermotor.

“Langkah ini dijalankan secara simultan dengan upaya peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri peng olahan dengan target hingga mencapai 85% pada
2022,” kata Menperin lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, kemarin.

Namun demikian, Agus menekankan pihaknya tidak antiimpor. Artinya, selama produk-produk yang belum bisa dihasilkan oleh industri di dalam negeri, seperti
bahan baku dan barang modal, masih boleh dipasok atau diimpor dari luar negeri.

“Jadi, industri yang menghasilkan substitusi impor ini yang akan kami dorong untuk tumbuh. Kami proaktif menarik investasi baru di sektor-sektor (substitusi impor)
tersebut,”imbuhnya.

Menurut dia, investasi baru akan memacu kebijakan hiliri sasi industri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang ada di dalam negeri.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan penurunan impor diharapkan berpengaruh pada peningkatan produksi pada 2020-2022. Dari simulasi yang telah dilakukan
Kemenperin, tambahnya, penurunan impor sebesar 35% pada 2022 dapat meningkatkan produksi hingga 12,89%.

Dampak positif dari substitusi impor di sektor industri tersebut, antara lain, adanya penyerapan tenaga kerja, terutama bagi mereka yang sebelumnya terdampak
pemutusan hubungan kerja (PHK). (Ant/E-1)