Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PEMERINTAH diharapkan terjun langsung untuk mendorong ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi di tengah pandemi covid-19, banyak pelaku usaha mengalami guncangan.
Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati, menyatakan ada empat strategi yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, adaptasi di tengah pandemi membutuhkan pendampingan dan kebijakan yang lebih efisien.
"Jika hanya memenuhi protokol kesehatan, usaha mikro dan kecil juga bisa. Tetapi untuk melihat peluang dan adaptasi dengan perubahan perilaku konsumen ini perlu pendampingan," ujar Enny dalam seminar virtual, Rabu (15/7).
Baca juga: Bantu Pedagang Kecil, Pemerintah Kucurkan Dana Rp 28 Triliun
Kedua, kreativitas dan inovasi UMKM perlu dipacu. Misalnya, perbaikan kemasan produk, hingga mengelola data base control. "Selain itu, juga perlu pembinaan. Apabila tidak menarik, konsumen tidak banyak melirik produk UMKM. Apalagi di tengah pandemi," pungkas Enny.
Ketiga, memperluas akses pasar melalui kebijakan afirmatif dalam pengadaan barang. Pemerintah harus mengutamakan produk UMKM, serta menyediakan fasilitas pemasaran.
"Sederhana saja, mengutamakan produk UMKM di lingkup pemerintah jauh lebih efektif, daripada membuat program yang indahnya hanya di mimpi," katanya.
Baca juga: Penduduk Miskin Meningkat, Menkeu: Pemerintah Andalkan Bansos
Keempat, penguatan pemanfaatan teknologi digital yang saat ini masih lemah. Sebab, pelaku UMKM yang terakses digital baru 13-14%. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pendampingan pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce).
"Artinya, kita butuh program yang konkret. Karena UMKM adalah tiang utama perekonomian yang dibutuhkan," tukas Enny.
Diketahui, sektor UMKM mayoritas terdiri dari pelaku usaha mikro sekitar 66,3 juta unit, usaha kecil sebanyak 783 ribu unit, usaha menengah 60 ribu unit dan usaha besar sebanyak 5 ribu unit. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60,9%.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Nimbus berada pada kategori VUM, artinya sedang diamati karena lonjakan kasus di beberapa wilayah, namun belum menunjukkan bukti membahayakan secara signifikan.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved