Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMERINTAH diharapkan terjun langsung untuk mendorong ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi di tengah pandemi covid-19, banyak pelaku usaha mengalami guncangan.
Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati, menyatakan ada empat strategi yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, adaptasi di tengah pandemi membutuhkan pendampingan dan kebijakan yang lebih efisien.
"Jika hanya memenuhi protokol kesehatan, usaha mikro dan kecil juga bisa. Tetapi untuk melihat peluang dan adaptasi dengan perubahan perilaku konsumen ini perlu pendampingan," ujar Enny dalam seminar virtual, Rabu (15/7).
Baca juga: Bantu Pedagang Kecil, Pemerintah Kucurkan Dana Rp 28 Triliun
Kedua, kreativitas dan inovasi UMKM perlu dipacu. Misalnya, perbaikan kemasan produk, hingga mengelola data base control. "Selain itu, juga perlu pembinaan. Apabila tidak menarik, konsumen tidak banyak melirik produk UMKM. Apalagi di tengah pandemi," pungkas Enny.
Ketiga, memperluas akses pasar melalui kebijakan afirmatif dalam pengadaan barang. Pemerintah harus mengutamakan produk UMKM, serta menyediakan fasilitas pemasaran.
"Sederhana saja, mengutamakan produk UMKM di lingkup pemerintah jauh lebih efektif, daripada membuat program yang indahnya hanya di mimpi," katanya.
Baca juga: Penduduk Miskin Meningkat, Menkeu: Pemerintah Andalkan Bansos
Keempat, penguatan pemanfaatan teknologi digital yang saat ini masih lemah. Sebab, pelaku UMKM yang terakses digital baru 13-14%. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pendampingan pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce).
"Artinya, kita butuh program yang konkret. Karena UMKM adalah tiang utama perekonomian yang dibutuhkan," tukas Enny.
Diketahui, sektor UMKM mayoritas terdiri dari pelaku usaha mikro sekitar 66,3 juta unit, usaha kecil sebanyak 783 ribu unit, usaha menengah 60 ribu unit dan usaha besar sebanyak 5 ribu unit. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60,9%.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved