Berjuang Saat Pandemi, UMKM Butuh Pendampingan

PEMERINTAH diharapkan terjun langsung untuk mendorong ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Apalagi di tengah pandemi covid-19, banyak pelaku usaha mengalami guncangan.

Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati, menyatakan ada empat strategi yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, adaptasi di tengah pandemi membutuhkan pendampingan dan kebijakan yang lebih efisien.

"Jika hanya memenuhi protokol kesehatan, usaha mikro dan kecil juga bisa. Tetapi untuk melihat peluang dan adaptasi dengan perubahan perilaku konsumen ini perlu pendampingan," ujar Enny dalam seminar virtual, Rabu (15/7).

Baca juga: Bantu Pedagang Kecil, Pemerintah Kucurkan Dana Rp 28 Triliun

Kedua, kreativitas dan inovasi UMKM perlu dipacu. Misalnya, perbaikan kemasan produk, hingga mengelola data base control. "Selain itu, juga perlu pembinaan. Apabila tidak menarik, konsumen tidak banyak melirik produk UMKM. Apalagi di tengah pandemi," pungkas Enny.

Ketiga, memperluas akses pasar melalui kebijakan afirmatif dalam pengadaan barang. Pemerintah harus mengutamakan produk UMKM, serta menyediakan fasilitas pemasaran.

"Sederhana saja, mengutamakan produk UMKM di lingkup pemerintah jauh lebih efektif, daripada membuat program yang indahnya hanya di mimpi," katanya.

Baca juga: Penduduk Miskin Meningkat, Menkeu: Pemerintah Andalkan Bansos

Keempat, penguatan pemanfaatan teknologi digital yang saat ini masih lemah. Sebab, pelaku UMKM yang terakses digital baru 13-14%. Pemerintah harus memberikan edukasi dan pendampingan pemanfaatan perdagangan elektronik (e-commerce).

"Artinya, kita butuh program yang konkret. Karena UMKM adalah tiang utama perekonomian yang dibutuhkan," tukas Enny.

Diketahui, sektor UMKM mayoritas terdiri dari pelaku usaha mikro sekitar 66,3 juta unit, usaha kecil sebanyak 783 ribu unit, usaha menengah 60 ribu unit dan usaha besar sebanyak 5 ribu unit. Kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai 60,9%.(OL-11)