Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo menyebut pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua 2020 bisa menyentuh -3,8%. Walaupun baru berupa prediksi, situasi serta data-data yang muncul di lapangan cukup menguatkan angka perkiraan tersebut.
"Di kuartal kedua kita perkirakan sudah minus, berada di minus -3,8%," ujar Jokowi saat memimpin raat terbatas di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).
Kepala negara mengatakan, saat ini, yang rusak dari perekonomian bukan hanya sisi keuangan saja seperti yang terjadi pada 1998, melainkan juga sisi supply, demand serta produksi.
Hal tersebut terjadi merata hampir di seluruh dunia. "Informasi yang saya terima dari OECD, semula prediksi pertumbuhan ekonomi global -2,5% tetapi kemudian dikoreksi jadi -5% dan sekarang diganti lagi ke -7,6%," tuturnya.
Negara-negara maju pun tidak luput dari krisis yang berawal dari kemunculan covid-19 itu.
Pertumbuhan ekonomi Inggris diperkirakan terjun hingga -15,4%.
Jerman akan berada di angka -11,2%, Prancis diperkirakan akan -17,2% dan Jepang merosot ke -8,3%.
Jokowi menegaskan bahwa sekarang dunia dihadapkan pada dua persoalan besar yakni kesehatan dan ekonomi yang harus dapat diatasi sekeligus secara bersamaan.
Tidak bisa sebuah negara hanya fokus pada penanganan kesehatan saja, namun mengabaikan sisi ekonomi. Begitu pun sebaliknya.
"Dua-duanya tidak bisa dilepas antara satu dan yang lain. Kesehatan harus prioritas tapi ekonomi juga harus jalan. Kalau ekonomi tidak jalan, kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kalau keaejahteraan menurun, imunitas juga akan ikut turun, penyakit gampang masuk. Oleh sebab itu betul-betul gas dan remnya ini dikendalikan dengan benar," tegasnya.(OL-4)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved