Diskriminasi Terjadi dalam Akses Pendanaan Global

INDONESIA mengapresiasi langkah cepat berbagai lembaga multilateral guna menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah menghadapi pandemi covid-19.

Namun, pembiayaan yang telah disediakan berbagai lembaga multilateral itu dirasa belum cukup memadai. Akibatnya, banyak negara berlomba menerbitkan surat utang global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pidato dalam diskusi yang digelar Persatuan Bangsa-Bangsa bertajuk Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development, kemarin, menyoroti lemahnya posisi tawar dari negara penerbit surat utang global.

Akibatnya, mereka terpaksa harus membayar bunga yang lebih tinggi. Pada konteks itulah apa yang digaungkan dunia soal memberikan kesempatan yang sama pada pembiayaan menjadi bersinggungan dengan apa yang sebenarnya terjadi.

"Bagi negara berpendapatan rendah dan berkembang, saat mereka mengakses pembiayaan global, mereka harus membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Diskriminasi itu tidak sejalan dengan apa yang disebut kesempatan yang sama untuk banyak negara agar bisa mengatasi permasalahan pandemi dengan cara yang sama. Jadi akses dan harga di sini menjadi hal yang kritikal," jelas Sri Mulyani.

Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, terlepas dari dorongan yang dilakukan oleh lembaga multilateral tersebut, negara berkembang dan berpendapatan rendah perlu juga meng-eksplore lebih jauh kebijakan yang tepat dan layak diterapkan dalam situasi ini.

"Saya rasa yang pertama harus dilakukan untuk banyak negara adalah menggunakan tekanan ini sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi.

Apakah itu di pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan melakukan belanja yang berkualitas," pungkasnya.

Dalam catatan Media Indonesia, sejauh ini pemerintah Indonesia terus menggali sumber-sumber pendanaan yang dapat digali guna menutup kebutuhan pembiayaan akibat dampak covid-19. Penerbitan surat utang negara dalam negeri tetap digiatkan sembari mencari alternatif lainnya.

Tahun ini pemerintah memperkirakan penerimaan negara akan berkurang Rp60 triliun akibat rendahnya penerimaan pajak dan juga besarnya insentif yang diberikan.

Pilihan untuk menutup kekurangan ini ada dua, yakni mengurangi belanja yang berisiko menggerus pertumbuhan atau menambalnya dengan penambahan utang baru. (Mir/E-1)