Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Indonesia (BI) baru saja merilis Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang dinyatakan terkendali dengan struktur yang sehat pada akhir April 2020.
ULN Indonesia pada akhir April 2020 tercatat sebesar US$400,2 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan bank sentral) sebesar US$192,4 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$207,8 miliar.
Meskipun sehat dan terkendali, BI menyatakan bahwa ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6% (yoy).
"Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta," ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko melalui keterangan resmi, Senin (15/6).
Selain itu, diketahui bahwa ULN Pemerintah juga meningkat, setelah pada bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2020 tercatat sebesar US$189,7 miliar atau tumbuh 1,6% (yoy), berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,6% (yoy).
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), dan penerbitan Global Bonds Pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah covid-19.
"Pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititikberatkan pada upaya penanganan wabah covid-19 dan stimulus ekonomi," sambungnya.
Sektor prioritas tersebut dikatakan mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,3% dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,8%), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6%).
Baca juga: Dibuka Naik 0,61%, IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat
Sementara itu, tren perlambatan ULN swasta juga dikatakan masih berlanjut. ULN swasta pada akhir April 2020 tumbuh sebesar 4,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,7% (yoy).
"Perkembangan ini disebabkan oleh makin dalamnya kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan di tengah stabilnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan," ujar Onny.
Pada akhir April 2020, ULN lembaga keuangan terkontraksi 4,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya 2,4% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sedikit meningkat dari 7,0% (yoy) pada Maret 2020 menjadi 7,3% (yoy) pada April 2020.
Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar, yakni mencapai 77,4% dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin (LGA), sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.
Dengan hasil ini, struktur ULN Indonesia bisa dikatakan tetap sehat, dengan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2020 sebesar 36,5%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 34,6%. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,9% dari total ULN.
"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya. (A-2)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved