Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjabarkan secara rinci pembagian dana talangan yang dibagikan pemerintah bagi 5 prusahaan BUMN kepada Komisi VI DPR RI pada Rapar Kerja, Selasa (9/6).
Menurutnya akan ada Rp 19,6 triliun dana pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemerintah beserta bunganya. "Dana talangan untuk 5 BUMN yakni untuk PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, Perumnas Rp650 miliar, PT Krakatau Stell Rp3 triliun, PT PN Rp4 triliun," kata Erick Thohir.
Ia kemudian menjelaskan masing-masing penggunaan dana bagi setiap BUMN. Untuk Garuda Indonesia dana Rp 8,5 triliun diberikan mengingat bisnis penerbangan mengalami penurunan hingga 95 persen.
"Kita bisa lihat industri penerbangan ini 95 persen kondisinya drop. Realita kita lakukan. Tentu setelah covid-19 berlalu, Garuda harus kembali lagi beroperasi dan ini untuk memastikan bagaimana service pariwisata kita harus bangkit," ungkapnya.
Erick melanjutnya, khusus untuk Garuda, pemerintah tak hanya memberiakan dana talangan saja tetapi melakukan negosiasi total pada para pemilik piutang.
Kemudian talangan untuk PT KAI diberikan untuk membantu pengerjaan proyek LRT Jabodetabek sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.
Untuk Perumnas, pemerintah memberi dana talangan dalam rangka penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Perumnas sebenarnya lebih banyak untuk jaga likuiditas perusahaan karena kita tahu rumah bagi MBR sangat terdampak pada saat ini. Pemerintah tidak ingin pembangunan rumah bagi MBR terhalang karena tidak ada dana," katanya.
Ia melanjutkan, dana talangan untuk PTPN juga diberikan untuk menjaga bisnis perkebunan untuk menyediakan supply bahan pangan seperti gula. Sedangkan pada Krakatau Steel, digunakan untuk menjaga kinerja keuangan yang terganggu covid-19.
Ia menyatakan, sebelumnya krakatau stell pun telah direstrukturisasi utang sebanyak Rp 7,2 triliun. Bahkan hasil di Januari-Maret, ketika capex kita cut hampir 50 persen, krakatau bisa keluarkan EBITDA operating positif sebesar Rp 1 triliun. (OL-4)
Tidak perlu adanya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun yang saat ini diusulkan diubah menjadi Lembaga BUMN setelah adanya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Regulasi telah membagi peran antara Kementerian BUMN dan Danantara, namun praktik di lapangan justru memunculkan kebingungan arah kebijakan.
Pembentukan Danantara memantik wacana penghapusan Kementerian BUMN. Jika benar terjadi, kementerian ini akan “turun status” menjadi badan, sebuah langkah yang diperkirakan mengubah peta pengawasan sekaligus arah bisnis perusahaan pelat merah.
Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menanggapi kemungkinan Kementerian BUMN diturunkan statusnya menjadi badan.
Pemerintah memberi sinyal bakal mengubah status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan.
Isu pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ada juga wacana peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved