Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Koperasi Indonesia (Dekopin) bakal menggelar peringatan hari koperasi ke-73 secara virtual pada Jumat (12/6) mendatang. Rencanannya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki akan hadir dalam acara tersebut
Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 gerakan Koperasi harus tetap bergerak secara kreatif dan produktif. Salah satunya, harus tetap memperingati dan merayakan Hari Koperasi tahun 2020 secara virtual.
"Sesuai tradisi selama 73 tahun usia Dekopin, Hari Koperasi tahun 2020 juga akan mengundang Bapak Presiden, Menko Perekonomian, dan Menteri Koperasi dan UKM. Kami juga akan mengundang semua gubernur dan bupati dan walikota seluruh Indonesia untuk hadir secara virtual. Kami tentu berharap kalangan Gerakan Koperasi bisa ikut memeriahkan Harkopnas tahun ini,” ujar Nurdin Halid dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (4/6).
Ia mengatakan, kehadiran Presiden dan Menteri Koperasi di acara virtual Hari Koperasi 2020 sangat penting bagi Gerakan Koperasi maupun pemulihan ekonomi nasional di tengah kegamangan dan ketidakpastian pandemi covid-19. Sebab, krisis multidimensi pada 1998 dan krisis akibat covid-19 pada2020 berbeda.
"Krisis tahun 1998 menimpa para konglomerat dan pelaku bisnis level atas, sedangkan krisis 2020 menghantam UMKM dan Koperasi di level bawah sebagai jantung dan sendi perekonomian nasional," jelas dia.
Di akhir 2019 lalu, sekitar 64 juta UMKM dan 25 juta anggota Koperasi memberikan kontribusi sebesar 66,2% terhadap PDB atau sekitar Rp2.400 triliun. Karena itu, Nurdin memastikan, gerakan Koperasi sangat mengharapkan kehadiran Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi untuk mendengarkan kebijakan dan arahan pemulihan ekonomi rakyat di tengah situasi dan kondisi keterpurukan negara akibat wabah covid-19.
Baca juga : Kemenkeu: Alokasi Anggaran untuk Covid-19 Disesuaikan Kebutuhan
Seperti yang diketahui, dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menanggulangi dampak covud-19 yang diumumkan Pemerintah Rabu (3/6), dari total anggaran Rp677 triliun, dukungan kepada UMKM akan digelontorkan sebesar Rp123,46 triliun untuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal untuk UMKM yang pinjamannya di bawah Rp10 miliar.
Dukungan kepada dunia usaha berbentuk insentif pajak sebesar Rp120,61 triliun serta dukungan bidang pembiayaan dan korporasi sebesar Rp44,57 triliun.
“Di hari penting dan bersejarah itu, gerakan Koperasi seluruh Indonesia akan menantikan arahan Bapak Presiden tentang komitmen beliau ingin mendesain ulang struktur ekonomi nasional agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945," kata Nurdin.
Ia menyakini, Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat berperan strategis untuk mempromosikan ekonomi anggota UMKM di seluruh Indonesia. Selama ini, sekitar 126.000 koperasi di Indonesia banyak menopang usaha anggota yang mayoritas adalah UMKM yang lemah Dalam banyak aspek, termasuk tidak bankable.
"Data menunjukkan, jumlah Koperasi berskala besar 0,03%, lebih tinggi dibandingkan pengusaha besar yang hanya 0,01%," tandas mantan Ketua Umum PSSI itu. (OL-7)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Dukungan konkret dari pemerintah yang begitu besar pada koperasi saat ini dapat memberikan manfaat lebih luas.
JUMLAH koperasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini mencapai 1.000 lebih, namun yang aktif baru sekitar 800 koperasi.
Kemenkop melalui LPDB telah memutuskan untuk menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap koperasi-koperasi yang terdampak bencana.
Pengembangan tebu berskala luas ini diharapkan dapat memperbaiki struktur pasokan bahan baku gula domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pengelolaan SPBU nelayan berbasis koperasi desa ini merupakan langkah revolusioner dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Kemenag dan Kemenkop UKM menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis untuk membangkitkan dan memperkuat ekonomi umat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved