Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara langsung turun ke lapangan melanjutkan pengecekan distribusi bantuan sosial (bansos) pada hari pertama kerja setelah lebaran, Selasa (26/5). Mensos meninjau dua titik distribusi di gudang logistik Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Kelurahan Sawangan Baru, Kota Depok.
Dia meminta camat dan ketua RT/RW setempat menetapkan prioritas penerima bantuan. Menurut Mensos, yang perlu diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.
Baca juga: Bank Royal Berganti Nama jadi Bank Digital BCA
“Utamakan yang paling terdampak. Misalnya, orang yang biasanya punya pekerjaan tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jangan yang penerima bansos reguler (Program Keluarga Harapan dan Program Sembako/BPNT). Kan kasihan, mungkin ada istri anak tiba-tiba dia kehilangan mata pencaharian," ungkapnya di Depok, Selasa (26/5).
Dari laporan para kepala wilayah tersebut, kata Mensos, data penerima didapat dari proses musyawarah di desa dan kelurahan by name by address (BNBA) untuk kemudian naik ke wali kota. Masyarakat sendiri menerima bansos, baik tunai maupun sembako, dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kota.
“Sudah saya tanyakan. Menurut ke Pak Lurah sudah diatur oleh dinas sosial pemkot siapa yang dapat ini dari provinsi, dari pemkot, dan dari pusat,” kata Mensos.
Saat ini, daerah yang berbatasan dengan Jakarta seperi Kelurahan Sawangan Depok, sudah memasuki distribusi bansos sembako Tahap III. Kelurahan Sawangan mendapat alokasi bansos sembako bantuan Presiden sebanyak 201 paket. Secara keseluruhan, Kecamatan Sawangan menerima 13.453 paket sembako.
Baca juga: Terus Tanam di Pekarangan, Pangan di Musim Kemarau Aman
“Tahap III ini sembako. Nanti Tahap IV beras dari Bulog, dan Tahap V-VI sembako lagi. Secara umum berlangsung baik. Satu-dua kurang sempurna itu saya kira terus kita perbaiki dan evaluasi terus,” kata Mensos.
Mensos Juliari secara intensif turun ke lapangan untuk memastikan warga terdampak covid-19 mendapatkan bantuan. Dia mengatakan akan terus mengawal dari dekat proses distribusi bansos untuk memastikannya sampai ke tangan KPM dengan baik. (OL-6)
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved