Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengeluarkan tiga indikator kesehatan masyarakat. Indikator ini menjadi acuan yang harus dipenuhi, jika suatu daerah ingin memulai aktivitas ekonomi dan sosial di tengah pandemi covid-19.
Kepala Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid- 19, Wiku Bakti Bawono, menuturkan penetapan indikator ini berangkat dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seluruh negara diminta membuat indikator untuk melihat kondisi penyebaran covid-19, serta menjadi acuan memulai aktivitas ekonomi dan sosial.
"Jadi indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah. Tetapi, gambaran setiap daerah berbeda-beda," ujar Wiku dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (26/5).
Baca juga: Presiden Optimistis Kurva Penularan Covid-19 Akan Terus Turun
Adapun indikator pertama yang harus dipenuhi ialah gambaran epidomoligi. Indikator ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu peningkatan kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP).
Wiku menegaskan peningkatan kasus positif, ODP dan PDP harus turun minimal 50%. Penurunan akan dihitung sejak dua pekan puncak lonjakan kasus positif, ODP dan PDP.
"Jadi, semua (kasus positif, ODP dan PDP) diharapkan turun, tapi konsisten turunnya selama dua pekan," jelasnya.
Indikator epidomologi juga mencakup kasus kematian akibat covid-19. Dalam hal ini, jumlah korban jiwa harus mengalami penurunan. “Kalau ini (kematian akibat covid-19) tidak ada target penurunanya berapa, tapi tetap harus turun," imbuh Wiku.
Baca juga: Anies: Perpanjangan PSBB Jadi Penentu Transisi Menuju New Normal
Wiku menyebut semua bagian dari indikator epidomoligi harus memenuhi target. Indikator epidomoligi tidak memenuhi syarat, jika hanya satu komponen yang berhasil mencapai target.
"Kalau hanya meninggal yang turun tetap tidak bisa. Memang diusahakan semua kinerja itu baik," pungkasnya.
Indikator yang kedua, yaitu surveilans kesehatan masyarakat. Setiap daerah dituntut meningkatkan kapasitas pemeriksaan masyarakat maupun uji laboratorium.
"Giliran pemeriksaan naik yang positif harus kecil. Baru keadaan sudah bisa dikatakan aman," ucap Wiku.
Baca juga: Kesuksesan Implementasi New Normal Ada di Tangan Masyarakat
Indikator terakhir ialah pelayanan kesehatan. Pemerintah ingin memastikan fasilitas kesehatan di daerah dalan kondisi baik. "Yang dimaksud adalah jumlah tempat tidurnya berapa, lalu jumlah APD (alat pelindung diri) berapa," katanya.
Wiku menjelaskan ketiga indikator ditampilkan melalui peta risiko yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu tinggi, sedang dan rendah. Aktivitas sosial dan ekonomi bisa dimulai kembali jika peta risiko suatu daerah masuk dalam kategori rendah.
"Jadi harus berusaha kasusnya tidak naik. Karena kalau risikonya tinggi, terjadi pergolakan sedikit, maka naiknya akan cepat. Tapi kalau turun terus (kasus positif, ODP dan PDP), maka risikonya makin rendah," tandasnya.(OL-11)
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved