Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
TERJADINYA defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didominasi oleh peserta bukan penerima upah (PBPU) dengan jumlah peserta kurang lebih 35 juta dari kelas rawat III sebanyak 21,6 juta.
Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengungkapkan iuran pada kelas rawat III mencapai Rp12,4 triliun tetapi klaimnya mencapai Rp39, 8 triliun.
"Sudah dijelaskan memang terjadi defisit," kata Yustinus saat dikonfirmasi, Minggu (17/5).
Yustinus juga menjelaskan bahwa total peserta BPJS kesehatan mencapai 222,9 juta orang. Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,5 juta orang, lalu Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPBI) sebanyak 90 juta orang yang terdiri dari penyelenggara negara 17,7 juta orang, BUMN 1,5 juta orang, swasta 35,6 juta orang, dan PBPU 35 juta orang.
Baca juga :Ada Tata Kelola Inefisien, KPK Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditinjau
"Untuk PBI orang ini iurannya dibayar Pemerintah, masih tetap sampai saat ini tak berubah, " cetusnya.
Dalam akun Twitter pribadinya, Yustinus menjelaskan bahwa keuangan BPJS kesehatan 2019 telah defisit sebanyak Rp15,6 triliun. Dengan rincian surplus terjadi di tiga sektor yakni orang kecil dan tidak mampu surplus sebanyak Rp11,1 triliun, ASN/TNI/Polri Rp1, 3 triliun, dan pekerja formal swasta Rp12,1 triliun.
Sedangkan sektor yang mengalami defisit yakni pekerja informal Rp20,9 triliun dan bukan pekerja dedisit Rp6,5 triliun.
"Secara agak kasar, akumulasi defisit BPJS Kesehatan 2019 sebesar Rp 15,6T, " sebutnya. (OL-2)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat pengeluaran Rp50,2 triliun hanya untuk menangani penyakit kronis dari total Rp190,3 triliun biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan.
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
KOMISI IX DPR RI sedang membahas anggaran pemutihan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melibatkan pemerintah.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengajak masyarakat yang mengidap penyakit kusta agar tidak perlu disembunyikan.
Panduan lengkap cara skrining BPJS Kesehatan terbaru 2026 via Mobile JKN dan Website. Wajib dilakukan setahun sekali agar bisa berobat lancar di FKTP dan Puskesmas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved