Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
TERJADINYA defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didominasi oleh peserta bukan penerima upah (PBPU) dengan jumlah peserta kurang lebih 35 juta dari kelas rawat III sebanyak 21,6 juta.
Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengungkapkan iuran pada kelas rawat III mencapai Rp12,4 triliun tetapi klaimnya mencapai Rp39, 8 triliun.
"Sudah dijelaskan memang terjadi defisit," kata Yustinus saat dikonfirmasi, Minggu (17/5).
Yustinus juga menjelaskan bahwa total peserta BPJS kesehatan mencapai 222,9 juta orang. Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,5 juta orang, lalu Bukan Penerima Bantuan Iuran (BPBI) sebanyak 90 juta orang yang terdiri dari penyelenggara negara 17,7 juta orang, BUMN 1,5 juta orang, swasta 35,6 juta orang, dan PBPU 35 juta orang.
Baca juga :Ada Tata Kelola Inefisien, KPK Minta Kenaikan Iuran BPJS Ditinjau
"Untuk PBI orang ini iurannya dibayar Pemerintah, masih tetap sampai saat ini tak berubah, " cetusnya.
Dalam akun Twitter pribadinya, Yustinus menjelaskan bahwa keuangan BPJS kesehatan 2019 telah defisit sebanyak Rp15,6 triliun. Dengan rincian surplus terjadi di tiga sektor yakni orang kecil dan tidak mampu surplus sebanyak Rp11,1 triliun, ASN/TNI/Polri Rp1, 3 triliun, dan pekerja formal swasta Rp12,1 triliun.
Sedangkan sektor yang mengalami defisit yakni pekerja informal Rp20,9 triliun dan bukan pekerja dedisit Rp6,5 triliun.
"Secara agak kasar, akumulasi defisit BPJS Kesehatan 2019 sebesar Rp 15,6T, " sebutnya. (OL-2)
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved