Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
EKONOM senior yang juga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, menilai Bank Indonesia (BI) tidak dapat begitu saja dituntut untuk mencetak uang meski ekonomi saat ini sedang tertekan di bawah kondisi pandemi covid-19.
“Enggak bisa segampang itu. Banyak pertimbangan dan perlu kehati-hatian yang luar biasa. Mau negara kita seperti Zimbabwe dan Venezuela?” ucapnya saat dihubungi kemarin.
Usulan agar BI segera mencetak uang di situasi sulit saat ini muncul dari anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dalam sebuah diskusi daring, politikus Partai Golkar itu mengusulkan agar BI mencetak uang di kisaran Rp400 triliun hingga Rp600 triliun.
Atas usulan itu, Ari mengingatkan pencetakan uang yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan suplai dan permintaan barang dan jasa akan melahirkan inflasi yang tinggi, bahkan cenderung tak terkendali.
“Itu yang terjadi di Zimbabwe dan Venezuela. Pemerintahnya tidak bisa menarik pajak dan mereka mencetak uang. Untuk
gaji pegawai negeri itu dicetak uangnya, akibatnya inflasi. Jadi, itu mengganggu perekonomian,” jelasnya.
Ari menambahkan, siklus perekonomian sejatinya tidak melulu soal uang. Ekonomi berdiri karena adanya dua aspek: permintaan dan
penawaran. Dalam hal ini kehadiran uang tidak begitu bermanfaat bila tidak ada barang yang bisa dibeli.
“Kedua hal itu harus nyambung. Kalau tidak nyambung, ya percuma. Jadi, berapa pun duit yang kita miliki, tetapi tidak mengalir ke sektor produksi, itu sama saja bohong,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi kemarin, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menuturkan usulan yang ia berikan kepada BI bukan semata mencetak uang, tetapi lebih kepada lahirnya kebijakan untuk meningkatkan quantitative easing.
“Siapa yang usul? Saya mengusulkan perlunya kebijakan quantitative easing,” jawabnya singkat.
Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Sarmuji, menambahkan usulan Misbakhun itu bukan sikap resmi fraksinya. “Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide Fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak pandemi covid-19,” ujarnya. (Mir/Cah/E-2)
Kabar gembira bagi masyarakat Indonesia yang berencana berlibur ke Jepang. Mulai 17 Agustus 2025, QRIS bisa digunakan di Jepang.
Pengamat Celios, Nailul Huda, memprediksi BI akan mempertahankan BI Rate, seiring keputusan The Fed dan kondisi ekonomi yang tidak mendukung perubahan suku bunga.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen terutama mendorong literasi rupiah yang inklusif dan kontekstual di tingkat daerah.
Jadi, sebutnya, kegiatan ini sangat penting agar ke depan perumusan kebijakan di daerah secara umum terkait ekonomi, terutama terkait inflasi dapat dilakukan akurat.
PT Dupoin Futures Indonesia secara resmi terdaftar sebagai Pelaku Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) di bawah pengawasan Bank Indonesia.
Pelaksanaan ERB 2025 secara resmi ditandai dengan pelepasan KRI Hasan Basri-382 dari Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Senin (22/7).
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved