Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOM senior yang juga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, menilai Bank Indonesia (BI) tidak dapat begitu saja dituntut untuk mencetak uang meski ekonomi saat ini sedang tertekan di bawah kondisi pandemi covid-19.
“Enggak bisa segampang itu. Banyak pertimbangan dan perlu kehati-hatian yang luar biasa. Mau negara kita seperti Zimbabwe dan Venezuela?” ucapnya saat dihubungi kemarin.
Usulan agar BI segera mencetak uang di situasi sulit saat ini muncul dari anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Dalam sebuah diskusi daring, politikus Partai Golkar itu mengusulkan agar BI mencetak uang di kisaran Rp400 triliun hingga Rp600 triliun.
Atas usulan itu, Ari mengingatkan pencetakan uang yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan suplai dan permintaan barang dan jasa akan melahirkan inflasi yang tinggi, bahkan cenderung tak terkendali.
“Itu yang terjadi di Zimbabwe dan Venezuela. Pemerintahnya tidak bisa menarik pajak dan mereka mencetak uang. Untuk
gaji pegawai negeri itu dicetak uangnya, akibatnya inflasi. Jadi, itu mengganggu perekonomian,” jelasnya.
Ari menambahkan, siklus perekonomian sejatinya tidak melulu soal uang. Ekonomi berdiri karena adanya dua aspek: permintaan dan
penawaran. Dalam hal ini kehadiran uang tidak begitu bermanfaat bila tidak ada barang yang bisa dibeli.
“Kedua hal itu harus nyambung. Kalau tidak nyambung, ya percuma. Jadi, berapa pun duit yang kita miliki, tetapi tidak mengalir ke sektor produksi, itu sama saja bohong,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi kemarin, anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menuturkan usulan yang ia berikan kepada BI bukan semata mencetak uang, tetapi lebih kepada lahirnya kebijakan untuk meningkatkan quantitative easing.
“Siapa yang usul? Saya mengusulkan perlunya kebijakan quantitative easing,” jawabnya singkat.
Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Sarmuji, menambahkan usulan Misbakhun itu bukan sikap resmi fraksinya. “Ide mencetak uang tidak pernah muncul sebagai ide Fraksi Partai Golkar sebagai solusi untuk mengatasi dampak pandemi covid-19,” ujarnya. (Mir/Cah/E-2)
Bank Indonesia juga mengoptimalkan aplikasi PINTAR untuk pemesanan penukaran uang guna meningkatkan kepastian dan ketepatan layanan.
UNTUK mempermudah akses masyarakat, Bank Indonesia Sulawesi Selatan (BI Sulsel) menyediakan 120 titik layanan penukaran uang Lebaran 2026 di 24 kabupaten/kota.
Untuk meningkatkan kenyamanan dan pemerataan layanan penukaran, masyarakat diwajibkan melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui aplikasi PINTAR.
Tersedia pula layanan mitra kerja di sejumlah instansi strategis pada 5-10 Maret 2026 dan layanan tematik “Susur Pantai” di Pantai Warna Oesapa dan Pasar Ikan Oeba.
BI Sulsel menyiapkan uang layak edar sebesar Rp4,5 triliun atau meningkat 5 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,3 triliun.
RUPIAH berada di bawah tekanan seiring kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang menembus level 6,45% pada perdagangan Jumat, (20/2).
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved