Ini Lima Saran dari CSIS untuk Perbaikan Bansos

PELAKSANAAN  program bantuan sosial (Bansos) yang digulirkan pemerintah dalam upaya penanganan dampak pandemi covid-19 seringkali menimbulkan permasalahan di lapangan. 

Kepala Departemen Ekonomi CSIS Indonesia Yose Rizal Damari menilai ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari program  yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni cakupan penerima bansos, skema pembagian, mekanisme dan durasi bansos.

"Dari keempat hal ini kami bisa ambil catatan. Pertama, cakupan itu belum bisa menjangkau semua yang terdampak. Hanya mencakup 40% kelompok masyarakat miskin dan individu miskin baru, pemerintah perlu melakukan pembaruan data," ungkapnya dalam video conference, Jumat (1/5).

Selain itu, Yose menambahkan bahwa skema yang saat ini terlalu banyak masih bisa dibuat lebih optimal. Lalu ketidakpastian lamanya pandemi covid-19 dan kesiapan pemerintah menyiapkan sosial safety nett juga belum maksimal.

Mekanisme distribusi juga dikatakan masih rentan mengalami kebocoran. Maka dari itu, dia menyarankan akan lebih baik jika mengalihkan bansos menjadi bantuan langsing tunai saja.

"Selama ini kita tahu bahwa data kemiskinan orang Indonesia itu sekitar 9,2% dari populasi penduduk atau sekitar 24 juta. Dengan keadaan sekarang, angka kemiskinan ini bisa melonjak sampai 12,3%. Ini terjadi lantaran banyak kelas menengah yg dirumahkan dan terkena PHK. Per tanggal 20 April 2020 saja, terdapat 1.545.208 pekerja formal yg kehilangan pekerjaan," pungkas Jose.

Atas hal tersebut Jose menambahkan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan program bansos tersebut.

Rekomendasi tersebut terdiri dari 5 hal yaitu:

1. Masyarakat terdampak dan butuh bantuan harus melakukan self reporting. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak lain, contohnya BPJS, Dukcapil, Start-up yang memberdayakan kelompok rentan.

2. Persyaratan untuk mendapatkan bansos perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Bila perlu, persyaratan ini diubah menjadi tanpa syarat apa pun. Karena skema yang ada terlalu banyak dan bisa dioptimalkan menjadi satu atau dua skema. Bantuan tunai perlu ditingkatkan lagi. Lebih fleksibel dan dapat membantu ekonomi mikro berjalan.

3. Diperlukan komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya.

4. Sisi suplai seperti produksi pangan dalan negeri harus diperhatikan, baik dari kualitas maupun kuantitas.

5. Diperlukan sinergi antara seluruh kementerian, lembaga maupun pihak lain yang terlibat. Meskipun anggaran dan bantuan sosial sudah dialokasikan. Harus dilakukan komunikasi, kerja sama dan koordinasi multi stakeholders. (E-1)