Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
WAKIL Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendorong pemerintah, utamanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, membuka informasi perdagangan internasional untuk alat-alat kesehatan (alkes).
Hal itu dimaksudkan agar mafia alkes tidak lagi punya ruang gerak untuk mencari keuntungan di tengah krisis alkes saat ini. "Keran impor tidak bisa dikatakan harus tutup, apalagi di masa sekarang ini.
Menjadi nasionalis bukan begitu caranya. Kalau begitu, ya makin langka itu barang. Maka itu, perlu dibuka dan jangan ditahan informasinya (perdagangannya). Ini tiap hari yang diumumkan dari covid-19 cuma berapa yang terinfeksi, meninggal, dan sembuh. Itu bisa dilihat di website. Yang dibutuhkan saat ini, apa kebijakannya pemerintah sehingga terlihat pemerintah punya kendali atas kondisi ini," tutur Martin dalam Dialog Cross Check: Astaga! Ada Mafi a di Era Korona, kemarin.
Dalam dialog virtual yang digelar medcom.id tersebut, Martin juga mendukung upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memproduksi berbagai alkes yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini. Meski untuk tahap awal akan makan biaya lebih mahal, langkah itu justru jadi bagian dari penyiapan kemandirian di bidang kesehatan.
Di diskusi yang sama, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir telah memerintahkan tiga BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT LEN untuk memproduksi alkes yang saat ini vital dibutuhkan. Instruksi tersebut, kata Arya, sekaligus untuk mempersempit ruang gerak mafi a alkes.
Ia menambahkan, pernyataan yang dilontarkan E rick tentang mafi a alkes bukan berarti telah teridentifikasi siapa mafia yang dimaksud. Akan tetapi, hal itu merupakan penekanan kepada pelaku usaha yang kerap memilih meraup untung besar ketimbang ikut berkontribusi dalam penanganan covid-19 di Indonesia. "Jadi bukan kita mengidentifikasi, melainkan perilaku, kenapa begitu terus, tidak ada usaha untuk di Indonesia. Kondisi ini yang membuat kita prihatin," ujarnya. (Mir/E-2)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved