Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendorong pemerintah, utamanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, membuka informasi perdagangan internasional untuk alat-alat kesehatan (alkes).
Hal itu dimaksudkan agar mafia alkes tidak lagi punya ruang gerak untuk mencari keuntungan di tengah krisis alkes saat ini. "Keran impor tidak bisa dikatakan harus tutup, apalagi di masa sekarang ini.
Menjadi nasionalis bukan begitu caranya. Kalau begitu, ya makin langka itu barang. Maka itu, perlu dibuka dan jangan ditahan informasinya (perdagangannya). Ini tiap hari yang diumumkan dari covid-19 cuma berapa yang terinfeksi, meninggal, dan sembuh. Itu bisa dilihat di website. Yang dibutuhkan saat ini, apa kebijakannya pemerintah sehingga terlihat pemerintah punya kendali atas kondisi ini," tutur Martin dalam Dialog Cross Check: Astaga! Ada Mafi a di Era Korona, kemarin.
Dalam dialog virtual yang digelar medcom.id tersebut, Martin juga mendukung upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memproduksi berbagai alkes yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini. Meski untuk tahap awal akan makan biaya lebih mahal, langkah itu justru jadi bagian dari penyiapan kemandirian di bidang kesehatan.
Di diskusi yang sama, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir telah memerintahkan tiga BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT LEN untuk memproduksi alkes yang saat ini vital dibutuhkan. Instruksi tersebut, kata Arya, sekaligus untuk mempersempit ruang gerak mafi a alkes.
Ia menambahkan, pernyataan yang dilontarkan E rick tentang mafi a alkes bukan berarti telah teridentifikasi siapa mafia yang dimaksud. Akan tetapi, hal itu merupakan penekanan kepada pelaku usaha yang kerap memilih meraup untung besar ketimbang ikut berkontribusi dalam penanganan covid-19 di Indonesia. "Jadi bukan kita mengidentifikasi, melainkan perilaku, kenapa begitu terus, tidak ada usaha untuk di Indonesia. Kondisi ini yang membuat kita prihatin," ujarnya. (Mir/E-2)
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved