Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendorong pemerintah, utamanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, membuka informasi perdagangan internasional untuk alat-alat kesehatan (alkes).
Hal itu dimaksudkan agar mafia alkes tidak lagi punya ruang gerak untuk mencari keuntungan di tengah krisis alkes saat ini. "Keran impor tidak bisa dikatakan harus tutup, apalagi di masa sekarang ini.
Menjadi nasionalis bukan begitu caranya. Kalau begitu, ya makin langka itu barang. Maka itu, perlu dibuka dan jangan ditahan informasinya (perdagangannya). Ini tiap hari yang diumumkan dari covid-19 cuma berapa yang terinfeksi, meninggal, dan sembuh. Itu bisa dilihat di website. Yang dibutuhkan saat ini, apa kebijakannya pemerintah sehingga terlihat pemerintah punya kendali atas kondisi ini," tutur Martin dalam Dialog Cross Check: Astaga! Ada Mafi a di Era Korona, kemarin.
Dalam dialog virtual yang digelar medcom.id tersebut, Martin juga mendukung upaya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memproduksi berbagai alkes yang dibutuhkan tenaga kesehatan saat ini. Meski untuk tahap awal akan makan biaya lebih mahal, langkah itu justru jadi bagian dari penyiapan kemandirian di bidang kesehatan.
Di diskusi yang sama, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir telah memerintahkan tiga BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT LEN untuk memproduksi alkes yang saat ini vital dibutuhkan. Instruksi tersebut, kata Arya, sekaligus untuk mempersempit ruang gerak mafi a alkes.
Ia menambahkan, pernyataan yang dilontarkan E rick tentang mafi a alkes bukan berarti telah teridentifikasi siapa mafia yang dimaksud. Akan tetapi, hal itu merupakan penekanan kepada pelaku usaha yang kerap memilih meraup untung besar ketimbang ikut berkontribusi dalam penanganan covid-19 di Indonesia. "Jadi bukan kita mengidentifikasi, melainkan perilaku, kenapa begitu terus, tidak ada usaha untuk di Indonesia. Kondisi ini yang membuat kita prihatin," ujarnya. (Mir/E-2)
DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved