Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 provinsi se-Indonesia melakukan pendataan di daerahnya masing-masing.
Pendataan tersebut meliputi potensi panen perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk perikanan di tengah wabah Covid-19.
Tidak hanya itu, Edhy juga meminta agar ada pendataan kesiapan infrastruktur di masing-masing daerah.
“Mohon didata, mana budidaya yang akan panen dan ada kecenderungan turun. Di (perikanan) tangkap juga datanya, termasuk datanya infrastruktur cold storage,” ujarnya melalui keterangan resmi yang Media Indonesia terima, Kamis (16/4).
Berdasarkan data itu pula, Menteri Edhy meminta kepala dinas di masing-masing daerah memiliki angka estimasi produksi dan potensi serapan di lapangan. Tujuannya agar pemerintah pusat bisa mengantisipasi jika terjadi disparitas produksi serta kesiapan infrastruktur di lapangan.
“Saya minta ini di breakdown mana provinsi yang melimpah ruah panennya sementara cold storage tidak ada, pemberitahuan itu kalau bisa diasumsikan biar bisa kita antisipasi jauh-jauh hari,” jelasnya.
Baca juga: 75 Ribu Pekerja Sektor Perikanan di Aceh Terdampak Covid-19
Edhy pun memastikan bahwa KKP masih memiliki akses dana Badan Layanan Umum (BLU). Dana BLU sebesar Rp1 triliun ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kelautan dan perikanan.
Sementara terkait stimulus untuk pelaku usaha juga sudah dikoordinasi oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Sosial mengoordinir bantuan untuk masyarakat nelayan.
“Kita masih punya akses BLU yang Rp1 tiriliun atau disebut kredit nelayan. Ini tersedia. Ini sayang kalau tidak digunakan karena bunganya sangat rendah, 3%,” urainya.
Karenanya, Menteri Edhy mengajak jajarannya tetap optimis dan melakukan yang terbaik untuk melewati pandemi.
“Ikan adalah produk yang bisa disimpan dan tahan lama. Semua orang akan tetap butuh makan. Restoran boleh tutup tapi makan tetap butuh. Langkah kita tetap harus produksi,” tegasnya. (A-2)
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved