Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah upaya masyarakat global, termasuk Indonesia berusaha keras mengatasi semakin mewabahnya Covid-19, masalah pangan tidak boleh diabaikan. Justru sebaliknya, ketersediaan pangan bagi semua warga harus terjamin aman.
"Dari 267 penduduk Indonesia, tidak boleh satu orang pun yang kekurangan pangan," kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam berbagai kesempatan.
Menyadari betapa pentingnya masalah pangan, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi berpikir dan bekerja keras bagaimana agar pangan bagi penduduk Indonesia harus terpenuhi.
Berbagai terobosan terus saja dilakukan Badan Ketahanan Pangan seperti memutus panjangnya mata rantai distribusi pangan melalui Pasar Mitra tani, Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dan satu lagi yang menarik adalah Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL).
Agung yang juga Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan juga memiliki kebijakan untuk mengembangkan pangan lokal sangat strategis, dan yang dikembangkan salah satunya adalah komoditas Sagu.
"Indonesia ini memiliki potensi sagu terbesar di dunia dan mencapai 5,5 juta hektare dari total 6,5 juta hektare luas lahan sagu dunia. Dari total luas tersebut, 5,2 juta hektare berada di wilayah Papua," ujar Agung yang dihubungi via telpon.
"Di saat pandemi virus korona seperti sekarang ini, sagu selain adaptif terhadap perubahan iklim juga menjadi penyelamat pangan masa depan," ujar Agung lagi.
Menurut Agung, ketahanan pangan Indonesia harus kuat dan terus dijaga. Untuk itu, lanjut Agung, kita tidak bisa megandalkan hanya semata-mata pada pangan pokok beras. "Apalagi kalau berbicara puluhan tahun kedepan. Sagu harus kita kembangkan," tuturnya bersemangat.
Untuk merealisasikan pengembangan sagu, Badan Ketahanan Pangan melalui program PIPL saat ini sudah mengembangkan di empat provinsi, salah satu yang perkembangannya menarik adalah di Kabupaten Merauke, Papua.
Penempatan PIPL di Kabupaten Merauke sangat tepat, karena selain potensi tanaman sagu masih sangat banyak, para petaninya juga masih mengusahakan tanaman sagu, walaupun masih sederhana dan belum menggunakan mesin pengolah sagu.
"Kami sangat senang, pemerintah menempatkan PIPL di kampung ini," ujar Yakobus, Ketua Kelompoktani Dwitrap yang mengolah tanaman sagu. Menurutnya, di Kampung Tambat, terdapat potensi sagu sekitar 250 hektare, sedangkan yang digarap baru seluas 15 hektare.
"Secara bertahap akan kami kembangkan terus. Melalui PIPL, kami jadi lebih bersemangat dan produktif mengolah tanaman sagu menjadi tepung sagu," ujar Yakobus yang ditemui beberapa waktu laku.
Menurut Yakobus, melalui peralatan bantuan PIPL, kini sebatang pohon sagu ukuran 10 sampai 12 meter dikerjakan hanya 1 hari, menghasilkan 480 sagu basah atau 240 kg sagu kering. "Dulu kami mengerjakannya antara 3 sampai 5 hari dan hasilnya hanya 250 kg sagu basah atau 125 kg sagu kering," jelasnya.
Jadi, tambah Yacobus, bantuan peralatan Kementerian Pertanian sangat bermanfaat. "Selain mampu meningkatkan produksi berlipat, pendapatan dan kesejahteraan petani juga meningkat," ujar Yakobus.
Saat ditemui, Asisten II Bidang Perekonomian Kabupaten Merauke Sunarjo mengatakan pihaknya sangat berterima kasih atas bantuan dari Kementerian Pertanian. "Kami akan dukung pengembangan sagu di Merauke, karena sagu ini bukan hanya tanaman untuk dikonsumsi, tetapi juga menjadi tanaman adat yang perlu terus dikembangkan," ujar Sunarjo.
"Sagu ini benar-benar bisa diandalkan sebagai pangan alternatif masa depan," tambah Sunarjo.
Kepala BKP Agung Hendriadi menjelaskan, bahwa kegiatan PIPL difokuskan pada produksi tepung berbasis pangan lokal, sebagai alternatif bahan baku untuk industri pangan olahan, sehingga secara bertahap ketergantungan pada gandum diharapkan terus berkurang.
“Kita punya banyak sumber pangan lokal yang bisa diproduksi jadi tepung. Sebagian bisa substitusi tepung menjadi bahan substitusi gandum," kata Agung.
Menurut Agung, kalau saja tepung sagu bisa mensubstitusi gandum 10%-20%, tentu dampaknya luar biasa, tidak saja bagi pengembangan tepung sagu di tanah air, namun juga akan mensejahterakan petani.
"Kalau sudah demikian, ketahanan pangan nasional kini dan kedepannya akan semakin kokoh. Untuk itu, mari bersama-sama kita kembangkan sagu yang potensinya luar biasa," tutup Agung. (OL-09)
KAPOLRES Nabire AKBP Samuel Tatiratu, mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Aibon Kogoya menyerang pos milik PT Kristalin yang berlokasi di Makimi, Kabupaten Nabire.
Agenda utama pertemuan adalah pembahasan pengembangan, hilirisasi, serta potensi ekspor komoditas kakao Papua ke pasar global.
PANGLIMA Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, memastikan proses pemulihan keamanan di 11 bandara perintis di Papua tengah berlangsung intensif.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
Aksi kekerasan KKB dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan aneka cabai di Provinsi Jawa Barat dalam kondisi sangat aman untuk kebutuhan menjelang Ramadan dan Idul fitri 2026.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Peneliti ungkap Suku Asli Amerika telah menyebarkan kentang liar melintasi wilayah Four Corners sejak 10.000 tahun silam, jauh sebelum era pertanian dimulai.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved