KONFEDERASI Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) khawatir kondisi ekonomi yang diguncang pandemi virus korona (Covid-19), menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Apalagi, industri manufaktur maupun transportasi daring yang jumlah pekerjanya lebih dari 40 juta orang, belum meliburkan pekerja atau memberlakukan work from home (WFH).
“Padahal ini merupakan waktu yang tepat bagi perusahaan untuk meliburkan para buruh. Mengingat, pekerja sangat rentan terpapar korona. Kalau banyak buruh yang terinfeksi, maka perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk.” Ujar Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).
Baca juga: Hadapi Covid-19, Menkeu: Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk
Potensi PHK massal, lanjut dia, bisa mencapai ratusan ribu pekerja. Mengingat, ketersediaan bahan baku industri manufaktur yang mulai menipis. Khususnya yang bahan baku yang berasal dari impor, seperti Tiongkok dan negar lain yang terjangkit Covid-19.
“Sebaiknya perusahaan segera meliburkan pekerjanya untuk mengurangi biaya produksi. Dalam hal ini, terkait biaya listrik, gas, transportasi dan perawatan,” pungkas Said.
Persoalan lainnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, jika situasi ini terus berlanjut, perusahaan padat karya maupun padat modal akan dibebani biaya produksi yang tinggi. Terutama perusahaan yang harus membeli bahan baku impor.
Baca juga: Ekonomi Masyarakat Tertekan Covid-19, Kemensos Salurkan Bantuan
"Kemudian, menurunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Sejak awal, industri pariwisata sudah terpukul. Hotel, restoran, tempat wisata, bandara dan pelabuhan, pengunjungnya sudah menurun drastis akibat korona. Bahkan sudah banyak yang merumahkan pekerja,” tuturnya.
KSPI turut menyoroti penurunan harga minyak dunia dan pelemahan indeks saham gabungan. Kondisi itu dikatakannya berdampak pada penerimaan negara dari ekspor minyak mentah. Sebagai catatan, harga minyak mentah global jatuh ke level US$ 30 per barel, jauh dari asumsi ICP dalam postur APBN 2020 sebesar US$ 63 per barel.
Pihaknya pun memberikan beberapa saran untuk pemerintah. Seperti melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk segera mengendalikan kebijakan fiskal dan moneter, agar nilai tukar rupiah tidak semakin melemah. Pun, indeks saham gabungan tidak semakin merosot.(OL-11)
