Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH didorong untuk mempersiapkan pengajuan APBN Perubahan guna mengantisipasi berbagai perubahan yang ada dalam asumsi dasar di APBN 2020.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan pengajuan APBN Perubahan juga untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan covid-19 dan dampak ekonominya.
“Sejumlah target atau asumsi penyusunanAPBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya yang besar untuk penanganan wabah covid-19. Oleh karena itu, perubahan atau revisi terhadap APBN 2020 harus dilakukan, dan ini harus dilakukan
sesegera mungkin,” kata Rachmat.
Sebagai anggota Komisi XI DPR, lanjutnya, pihaknya tentu akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah.
Sebagaimana diketahui, APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 menargetkan pendapatan negara mencapai Rp2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp2.528,8 triliun. Dengan demikian, defisit direncanakan sebesar Rp307,2 triliun.
Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi, antara lain pertumbuhan PDB 5,3%, infl asi 3,1%, dan nilai tukar rupiah 14.000 per dolar AS.
Menurut Rachmat, revisi APBN 2020 tentu tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara. Yang lebih penting itu ialah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.
“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran covid-19 pada masyarakat dan dampak ekonominya, terutama terhadap masyarakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.
Seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, skenario terburuk bisa terjadi jika wabah covid-19 berlangsung dalam waktu lama 3 bulan hingga 6 bulan. Perdagangan internasional bisa turun di bawah 30%. Skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa anjlok ke angka 2,5%, bahkan bisa 0%.
Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk itu agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan. (RO/E-3)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved