Jokowi Perintahkan Realokasi APBN untuk Tangani Covid-19

PANDEMI tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat, lebih jauh lagi, itu memberikan implikasi besar terhadap perekonomian global.

Karena laju penyebaran virus korona yang tidak tertahan, perekonomian dunia diprediksi akan menyentuh 1,5%, amblas dari proyeksi sebelumnya yang berada di level 3%.

Apa yang terjadi di dunia pasti akan berdampak pada Indonesia. Bank Indonesia pun merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5%-5,4% menjadi hanya 4,2%-4,6% di 2020.

Presiden Joko Widodo pun terus menerus, secara berulang, menginstruksikan para menteri serta kepala daerah untuk menghitung, mengalkulasi kondisi fiskal dan menyiapkan strategi untuk menahan perlambatan pertumbuhan di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi Minta Dukungan Semua Pihak Hadapi Tantangan Ekonomi

Ia meminta ada penghitungan ulang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya perintahkan refocusing dan realokasi di belanja APBN dan juga APBD. Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah, untuk memangkas rencana belanja yang tidak prioritas. Perjalanan dinas, rapat, pembelian barang, banyak sekali ini yang tidak prioritas, pangkas dulu," tegas Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Jumat (20/3).

Menurutnya, di masa sulit seperti sekarang, APBN dan APBD harus difokuskan pada tiga hal yakni kesehatan, bantuan sosial dan insentif ekonomi.

Memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19 menjadi hal yang paling utama. Presiden meminta sebagian besar anggaran dialokasikan untuk keperluan tersebut.

Daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, menjadi perhatian selanjutnya. Hal tersebut harus betul-betul dijaga. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu digencarkan.

"Perbesar program bansos yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi, peningkatan daya beli masyarakat. Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, semua segera diimplementasikan seawal mungkin. Kartu prakerja harus segera dimulai. Ini juga untuk selain memberikan scaling dan upscaling, juga untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penyaluran dana desa juga harus segera direalisasikan. Dengan dana tersebut, daerah yang memiliki banyak kasus positif bisa menambah pengadaan barang untuk penanganan Covid-19.

Adapun, bagi daerah yang tidak terdampak, dana desa bisa digunakan untuk kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat.

Yang terakhir, fokuskan anggaran untuk insentif ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. (OL-1)