Pemerintah, OJK, dan BI Kompak

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bank Indonesia, pemerintah, dan perbankan melakukan rapat untuk menyeragamkan pandangan terkait dengan kebijakan dalam mengantisipasi dampak virus korona ke perekonomian Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menuturkan kesamaan pandangan tersebut diperlukan utamanya pada pihak perbankan. Perbankan menjadi kunci dari berbagai kebijakan pemerintah.

"Perbankan itu jadi transmisi yang penting dari semua kebijakan pemerintah. Kemarin pemerintah dari Menko, Menkeu, BI, dan OJK telah mengeluarkan kebijakan yang memberikan ruang pada ekonomi Indonesia agar tidak terlalu terdampak coronavirus yang saat ini merebak ke beberapa negara," ujarnya, kemarin.

OJK, BI, dan pemerintah, lanjutnya, telah memberikan keleluasaan pada pengusaha untuk tetap bisa menjalankan usaha dan mengantisipasi gangguan yang mungkin akan timbul di kemudian hari.

Seperti diketahui, BI telah mengeluarkan kebijakan untuk menopang sektor riil melalui penurunan giro wajib minimum 50 bps, kebijakan triple intervension di pasar spot, DNDF, dan SBN untuk meyakinkan pasar termasuk penurunan GWM perbankan menjadi 4% demi meningkatkan likuiditas. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berupa insentif fiskal di sektor kepariwisataan. Hal itu meliputi potongan harga tiket pesawat mencapai 50% dan penghapusan penarikan pajak hotel serta restoran. Kebijakan itu berlaku untuk 10 destinasi pariwisata prioritas. Sementara itu, OJK merelaksasi kebijakan penghitungan kolektabilitas debitur yang semula tiga pilar menjadi satu pilar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menyampaikan dan perbankan menyetujui kebijakan pemerintah. Ia menekankan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian.

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap akan melanjutkan pemberian insentif di sektor pariwisata untuk mengantisipasi merosotnya perekonomian. (Mir/X-6)