Presiden Minta Dampak Ekonomi Virus korona Diantisipasi

PRESIDEN Joko Widodo meminta para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju dan seluruh penentu kebijakan dari lembaga terkait lainnya untuk mengerahkan segala upaya dalam menghadapi dampak negatif dari penyebaran virus korona.

Semua instrumen, baik moneter dan fiskal, harus disiapkan dan dipergunakan demi memperkuat daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia.

"Dari sisi moneter saya menyambut positif keputusan Bank Indonesia yang telah menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75%. Ini bisa menjadi relaksasi moneter dalam rangka mendukung ekonomi nasional," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/2).

Dari sisi fiskal, kepala negara memerintahkan jajaran menterinya untuk mendorong sektor pariwisata. Sebagaimana diketahui, industri tersebut kini kian meredup lantaran merosotnya jumlah wisatawan asing terutama asal Tiongkok yang datang ke Tanah Air.

Lobang kosong yang ditinggalkan turis-turis Negeri Tirai Bambu itu harus bisa diisi dengan mendatangkan lebih banyak pelancong dari negara-negara lain.

Jokowi meyakini, ada begitu banyak masyarakat dunia yang kini tengah mencari alternatif destinasi wisata karena batal berkunjung ke Tiongkok yang menjadi pusat wabah korona.

Baca juga : Kematian Akibat Virus Korona Di Diamond Princess Bertambah

"Kita harus tingkatkan kembali sektor pariwisata terutama di Bali, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau yang selama ini jadi tujuan utama turis-turis Tiongkok. Lakukan promosi yang menyasar ceruk pasar wisatawan mancanegara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi Tiongkok," jelas Mantan Wali Kota Solo tersebut.

Di luar pariwisata, ia menginginkan adanya peningkatan konsumsi di masyarakat. Caranya adalah dengan mempercepat belanja kementerian/lembaga. Pasalnya, semakin banyak uang yang berputar di msayarakat, semakin tinggi pula tingkat konsumsi rumah tangga.

Seluruh pemerintah daerah juga diminta segera merealisasikan belanja dan program kerja sesuai dengan rencana yang dimiliki.

"Untuk Kementerian Dalam Negeri, ingatkan gubernur, bupati, wali kota untuk segera realisasikan belanja APBD. Pastikan juga mengenai percepatan pencairan dana desa. Saya tahu beberapa sudah disalurkan. Tapi segera dorong untuk belanja sesuai rencana yang sudah mereka miliki," tuturnya.

Program-program perlindungan sosial yang menjadi suplemen bagi masyarakat miskin juga harus terus berjalan tanpa ada hambatan.

"Juga program padat karya yang berdampak langsung pada masyarakat. itu harus digalakkan kembali," tandas Jokowi. (OL-7)