Tingkatkan Pengawasan Benih, Kementan Gunakan QR Code

MARAKNYA pemalsuan label terhadap produk tanaman pangan direspon Kementerian Pertanian  (Kementan) dengan membangun aplikasi berbasis smartphone.

Aplikasi yang dikembangkan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementan tersebut sudah mulai disosialisasikan kepada instansi pemerintah daerah dan swasta. 

“Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat akses terhadap informasi indentitas benih yang beredar di masyarakat,” ujar  Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan Mohammad Takdir Mulyadi di Jakarta, Kamis (6/2) sore.

Takdir menambahkan selain mempercepat informasi system ini dapat menelusuri(tresible) peredaran dan sebaran benih yang diproduksi di dalam negeri mudah termonitoring.

Cara kerja aplikasi ini cukup mudah, pengguna cukup menginstall aplikasi QR (Quick Response) Code Scanner yang terdapat pada Play Store untuk android dan App Store untuk IOS. Kemudian melakukan scanning barcode pada kemasan benih yang akan dicek, maka keluar informasi identitas benih. 

Barcode pada kemasan ini adalah hasil input data  admin pihak Lembaga sertifikasi benih tanaman pangan seperti Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih di daerah sebagai penyedia benih unggul. Sehingga benih bantuan pemerintah yang diberikan kepada petani bisa diketahui asal usulnya dan tanggal kadaluarsanya bisa diketahui.

Hal tersebut akan meminimalisir tindak pemalsuan benih yang sering terjadi sehingga berdampak kerugian bagi petani.

“Untuk sementara aplikasi ini di fokuskan pada produksi benih bantuan pemerintah,” ujar Takdir.

Ke depan, Kementan akan mengodok aturan agar benih Free Market juga dapat terdaftar pada aplikasi ini sehingga jangkauan informasi benih tanaman pangan dapat terpantau oleh pemerintah dan masyarakat pertanian imbuhnya.

Terakhir Takdir menuturkan bahwa hadirnya aplikasi ini juga sebagai bentuk keseriusan Kementan menyambut revolusi industri 4.0, di mana sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan kedepan.

Data yang ada bukan hanya bermanfaat bagi petani, produsen benih, lembaga sertifikasi tetapi juga pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang ketersediaan benih unggul dalam negeri untuk meningkatkan produksi padi dalam negeri. (OL-09)