Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Bank Dunia merilis World Development Report,(WDR) edisi 2020 bertemakan Trading for Development in the Age of Global Value Chains.
Dalam laporannya itu, Bank Dunia menyebutkan bahwa rantai nilai global (RNG) dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang baik dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu negara-negara berkembang didorong untuk masuk dan terlibat dalam pengelolaan RNG.
Indonesia sebagai pengekspor komoditas minyak mentah seperti sawit dan batu bara ikut berpartisipasi secara aktif dalam RNG. Namun sebagai importir bahan kain dan besi baja, partisipasi Indonesia dinilai rendah.
Proses reformasi birokrasi yang kini tengah diupayakan Indonesia masih diragukan mampu menjawab semua hambatan keterlibatan Indonesia dalam RNG.
Kelemahan Indonesia dalam memanfaatkan RNG juga diperdalam oleh tingginya biaya transportasi. Hal itu disebabkan dari peraturan dan distorsi harga pelabuhan.
Menyikapi laporan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia akan tetap meningkatkan daya saing dan memerbaiki iklim investasi.
Apalagi, imbuh Airlangga, seluruh Credit Rating Agency telah mengakui Indonesia sebagai negara yang layak investasi dengan risiko rendah.
"Terlebih lagi, Indonesia juga secara konsisten meningkatkan peringkat ease of doing business (EoDB) sejak 2015. Hal ini didukung juga oleh peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi selama enam tahun terakhir," ujar Airlangga di kantornya, Selasa (28/1).
Indonesia diakui Airlangga masih berupaya untuk meningkatkan perannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Ini merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk meningkatkan partisipasi dalam RNG dan menjadi pemain global utama dalam revolusi industri keempat. Tentu saja kita perlu menarik lebih banyak investasi untuk dapat melakukan hal tersebut," jelasnya.
Untuk mendorong hal itu, lanjut Airlangga, Indonesia tengah melakukan penyederhanaan regulasi mengimplementasikan onlines single submission. Hal itu juga dikatakan sejalan dengan rekomendasi dari Bank Dunia melalui laporannya.
Selain itu, Indonesia akan bertransformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara yang mengekspor barang-barang industri. Perjanjian perdagangan juga akan dieksplorasi untuk lebih meningkatkan keikutsertaan Indonesia dalam RNG.
"Salah satunya melalui Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan diimplementasikan pada 2021/2022," pungkas Airlangga. (E-1)
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Trimegah Sekuritas menyebut sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa arah kebijakan pemerintah saat ini mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa Indonesia bisa mendapatkan setidaknya dua keuntungan dari pengenaan tarif Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 19%.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif kesepakatan tarif impor sebesar 19% untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat.
KETUA Gekrafs Temi Sumarlin mengungkapkan industri kreatif Tanah Air memiliki potensi besar, salah satunya fesyen. Industri subsektor ekraf itu dinilai menjanjikan
Kadin Indonesia bahas skema re-export dari Indonesia melalui Timor Leste untuk mengakses pasar global lebih kompetitif.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Pengurusan izin usaha di Tanah Air masih membutuhkan waktu hingga 65 hari. Berbeda jauh dengan negara-negara maju dalam memproses izin bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved