Strategi Agar Tahun 2020 Tidak Terjadi Defisit Neraca Perdagangan

BADAN Pusat Statistik (BPS) telah merilis posisi neraca perdagangan Indonesia tahun 2019. Sesuai rilis BPS terakhir, sepanjang tahun 2019 total nilai impor ialah US$170,7 miliar, sedangkan nilai ekspor adalah US$ 167,5 miliar dan masih terjadi defisit neraca perdagangan sebesar US$3,2 miliar.

Praktisi ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial, Frans Meroga Panggabean berharap kondisi ini tidak terjadi lagi di tahun 2020.

Frans pun menyatakan keheranan mengapa banyak pihak berpikir bahwa menggenjot ekspor adalah solusi terbaik. Seakan lupa bahwa strategi menekan impor juga tidak kalah pentingnya, bahkan relatif lebih mudah merealisasikannya.

"Saya heran kenapa menyikapi rilis BPS kemarin, banyak pihak hanya bicara genjot ekspor. Padahal di sisi lain Indonedia impor barang konsumsi produk pertanian sampai US$10 miliar," ujar Frans Meroga di Nasari Sentra KUKM, Jakarta, Jumat (24/1).

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) go global bagus, tapi kita tidak boleh lupa untuk melindungi pasar domestik dari serbuan barang impor," jelas Frans.

Mendukung ekonomi rakyat sebagai arus utama transformasi ekonomi, Frans juga memastikan kepada pemerintah agar dalam UU Omnibus Law seharusnya sudah diatur skema peran, fungsi, dan hubungan antar pelaku ekonomi yang mutlak berorientasi saling mendukung dan saling mengamankan.

"Peran, posisi, batasan, dan hubungan dari masing-masing Koperasi, BUMDes, BUMN, swasta besar, perbankan, pelaku UMKM dan Pemerintah semua harus diatur dengan jelas dalam skema closed loop system agar tidak saling mematikan," jelas Frans yang juga Wakil Ketua KSP Nasari.

Frans pun mendesak pemerintah segera merealisasi rencana penerapan kebijakan satu pintu atas seluruh program penguatan koperasi dan UMKM yang saat ini tersebar di 18 kementerian dan lembaga.

Hal tersebut akan sangat efektif membuktikan kerja konkret dari total anggaran Rp33 triliun per tahun yang selama ini dikeluhkan tidak maksimal.

"One gate policy akan membuat program pemberdayaan UMKM dapat direncanakan dengan seksama. Ultimate goal yang jelas, roadmap yang detil, dan time frame yang menantang akan dapat tersusun dengan gamblang," kata Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia ini.(OL-09)

onomi secara simultan.