Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta para duta besar Indonesia untuk menjadi duta investasi. Jokowi mengatakan hal itu dibutuhkan untuk turut mendorong investasi di Tanah Air di tengah situasi ekonomi global yang kini kian sulit. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1).
"Saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi, 70%–80% apa yang kita miliki fokusnya di situ, diplomasi ekonomi. Karena itu lah yang sekarang yang sedang diperlukan negara kita. Oleh sebab itu, penting sekali para duta besar sebagai duta investasi," ucap presiden.
Baca juga: Menperin Tegaskan Investasi Tiongkok tidak Terpengaruh Natuna
Jokowi mengingatkan situasi ekonomi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Meningkatkan pertumbuhan, ucap Jokowi, membutuhkan upaya besar di tengah ketidakpastian tersebut. Terlebih, hal itu juga untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.
Ia meminta para duta besar untuk fokus dalam berdiplomasi ekonomi menarik investasi. Jokowi menyebut sektor prioritas yang dibutuhkan untuk investasi ialah di bidang yang berkaitan dengan produk-produk substitusi impor. Salah satunya petrokimia.
"Kita tahu kalau yang namanya petrochemical itu masih impor, 85% itu masih impor. Sehingga kalau kita ingin mendatangkan investasi, cari produk-produk yang berkaitan dengan barang-barang substitusi impor kita," imbuh Jokowi.
Kemudian, imbuh presiden, investasi di sektor energi khususnya minyak dan gas. Jokowi meminta para dubes bisa mendorong investasi di sektor tersebut untuk membantu menurunkan impor migas Indonesia.
"Kita ini masih impor banyak minyak dan gas. Bagaimana agar yang namanya impor energi ini kita bisa turun. Jangan senang kita impor gas terus, atau impor minyak terus. Investornya bisa siapa saja," ujarnya.
Baca juga: Pembangkit PLN Raih 5 Proper Emas dan 16 Proper Hijau di 2019
Sektor lain yang juga menjadi perhatian presiden ialah kopra dan minyak kelapa sawit (CPO) yang potensial untuk digunakan sebagai bahan produksi avtur.
"Sudah enggak jamannya lagi kita ekspor batu bara, bahan mentah kopra, CPO. Kita ingin ekspor dalam bentuk barang-barang minimal setengah jadi atau kalau bisa barang jadi," tukasnya. (OL-6)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved