Peternak Minta Mentan Kurangi Impor Ayam Broiler

PERHIMPUNAN Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar Indonesia) mendesak Menteri Pertanian untuk meninjau ulang alokasi impor Grand Parent Stock (GPS) ayam broiler.

Ketua Umum Pinsar Singgih Januratmoko melihat ada beberapa perusahaan yang sebetulnya tidak memenuhi peraturan untuk mendapatkan rekomendasi dan izin impor sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 32 Tahun 2018.

Di dalam salah satu pasal di beleid itu disebutkan bahwa pelaku usaha integrasi (integrator), pelaku usaha mandiri, koperasi dan peternak diperbolehkan mengimpor jika memiliki Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang disertai fasilitas pendingin.

"Namun, ternyata, ada lima perusahaan yang tidak atau belum memiliki RPHU seperti yang dipersyaratkan," ujar Singgih kepada Media Indonesia, Kamis (19/12).

Karena ketiadaan fasilitas tersebut, akhirnya ayam-ayam impor ikut memenuhi pasar becek dan bersaing dengan para peternak mandiri.

Padahal, seharusnya, importir yang notabene adalah perusahaan besar bisa menjaga ayam hasil impor mereka berada di luar pasar tradisional dan memasarkan itu ke pasar hotel, restauran dan kafe serta untuk kegiatan ekspor.

Sepanjang 2019, pemerintah mengeluarkan izin impor GPS ayam broiler sebanyak 707 ribu ekor.

“Sebagai langkah law enforcement, Menteri Pertanian harus mengurangi 50% jatah impor GPS kepada perusahaan yang tidak patuh,” tegas Singgih yang juga menjabat sebagai anggota Komisi VI DPR RI.

Karena ayam impor yang tumpah ke pasar, harga komoditas itu pun mengalami tekanan sejak 2018.

Walaupun, berbagai upaya sudah dilakukan seperti memangkas produksi DOC broiler dengan cara memusnahkan telur siap tetas sejumlah 20 juta butir per minggu dan melakukan apkir terhadap parent stok usia 55 hingga 60 minggu, harga ayam masih tetap belum membaik.(OL-4)