Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) tengah mencari cara untuk mengembalikan fungsi dan pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020.
Aspek yang akan menjadi fokus utama dalam pembenahan APBN yakni soal alokasi anggaran.
"Fungsi alokasi APBN antara pusat dan daerah ini tidak straight forward. Padahal kita ingin membuat harga menjadi lebih baik. Harga relatif jadi kunci yang lebih efisien," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat memberi sambutan dalam seminar bertajuk Terobosan APBN untuk Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).
Kemudian, aspek distribusi pemerataan keadilan, pada aspek ini kemenkeu sebagai bendahara negara harus mampu secara tepat dan adil dalam memberikan distribusi melalui fungsi APBN.
Dalam konteks ini, imbuh Suahasil, pemerintah akan mengoptimalkan penarikan pajak kepada mereka yang dirasa patut untuk dicatut pajaknya. Selain itu pemberian subsidi juga akan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2020 hanya 4,85%
Fungsi lainnya yakni APBN sebagai alat penyeimbang ketika perekonomian tengah lesu.
"Ketika perekonomian turun seperti sekarang sedang melemah, maka APBN berikan support. Kalau ekonomi tumbuh cepat, APBN rem. Tidak boleh APBN pro-cyclical, ketika ekonomi melemah APBN juga melemah," jelasnya.
Melalui pola pikir itu kemenkeu akhirnya memperlebar defisit hingga 2,2% sampai akhir tahun 2019. Pelebaran itu dimaksudkan sebagai cara untuk melawan tren pelemahan ekonomi global.
"Ekonomi melemah saat ini, kita ambil efisiensi semaksimal mungkin dan lebarkan defisit. Kalau ekonomi melemah dan APBN main potong dampaknya akan ada ke ekonomi kita," pungkas Suahasil. (A-4)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hocĀ
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved