Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) tengah mencari cara untuk mengembalikan fungsi dan pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020.
Aspek yang akan menjadi fokus utama dalam pembenahan APBN yakni soal alokasi anggaran.
"Fungsi alokasi APBN antara pusat dan daerah ini tidak straight forward. Padahal kita ingin membuat harga menjadi lebih baik. Harga relatif jadi kunci yang lebih efisien," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat memberi sambutan dalam seminar bertajuk Terobosan APBN untuk Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).
Kemudian, aspek distribusi pemerataan keadilan, pada aspek ini kemenkeu sebagai bendahara negara harus mampu secara tepat dan adil dalam memberikan distribusi melalui fungsi APBN.
Dalam konteks ini, imbuh Suahasil, pemerintah akan mengoptimalkan penarikan pajak kepada mereka yang dirasa patut untuk dicatut pajaknya. Selain itu pemberian subsidi juga akan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2020 hanya 4,85%
Fungsi lainnya yakni APBN sebagai alat penyeimbang ketika perekonomian tengah lesu.
"Ketika perekonomian turun seperti sekarang sedang melemah, maka APBN berikan support. Kalau ekonomi tumbuh cepat, APBN rem. Tidak boleh APBN pro-cyclical, ketika ekonomi melemah APBN juga melemah," jelasnya.
Melalui pola pikir itu kemenkeu akhirnya memperlebar defisit hingga 2,2% sampai akhir tahun 2019. Pelebaran itu dimaksudkan sebagai cara untuk melawan tren pelemahan ekonomi global.
"Ekonomi melemah saat ini, kita ambil efisiensi semaksimal mungkin dan lebarkan defisit. Kalau ekonomi melemah dan APBN main potong dampaknya akan ada ke ekonomi kita," pungkas Suahasil. (A-4)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved