Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) tengah mencari cara untuk mengembalikan fungsi dan pengoptimalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020.
Aspek yang akan menjadi fokus utama dalam pembenahan APBN yakni soal alokasi anggaran.
"Fungsi alokasi APBN antara pusat dan daerah ini tidak straight forward. Padahal kita ingin membuat harga menjadi lebih baik. Harga relatif jadi kunci yang lebih efisien," kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara saat memberi sambutan dalam seminar bertajuk Terobosan APBN untuk Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Selasa (10/12).
Kemudian, aspek distribusi pemerataan keadilan, pada aspek ini kemenkeu sebagai bendahara negara harus mampu secara tepat dan adil dalam memberikan distribusi melalui fungsi APBN.
Dalam konteks ini, imbuh Suahasil, pemerintah akan mengoptimalkan penarikan pajak kepada mereka yang dirasa patut untuk dicatut pajaknya. Selain itu pemberian subsidi juga akan terus diperbaiki agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Apindo Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi 2020 hanya 4,85%
Fungsi lainnya yakni APBN sebagai alat penyeimbang ketika perekonomian tengah lesu.
"Ketika perekonomian turun seperti sekarang sedang melemah, maka APBN berikan support. Kalau ekonomi tumbuh cepat, APBN rem. Tidak boleh APBN pro-cyclical, ketika ekonomi melemah APBN juga melemah," jelasnya.
Melalui pola pikir itu kemenkeu akhirnya memperlebar defisit hingga 2,2% sampai akhir tahun 2019. Pelebaran itu dimaksudkan sebagai cara untuk melawan tren pelemahan ekonomi global.
"Ekonomi melemah saat ini, kita ambil efisiensi semaksimal mungkin dan lebarkan defisit. Kalau ekonomi melemah dan APBN main potong dampaknya akan ada ke ekonomi kita," pungkas Suahasil. (A-4)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved