Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Dua Kubu Serikat Pekerja Garuda Temui Kementerian BUMN

Faustinus Nua
09/12/2019 12:53
Dua Kubu Serikat Pekerja Garuda Temui Kementerian BUMN
IKAGI kubu Zaenal Muttaqin usai memberikan keterangan kepada media di Kementerian BUMN(MI/Faustinus Nua)

ASOSIASI serikat pekerja atau Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) dijadwalkan bertemu dengan petinggi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pantauan Media Indonesia, terdapat dua asosiasi yang saling klaim sebagai IKAGI yang sah dan berhak bertemu petinggi BUMN. Keduanya merupakan IKAGI kubu Zaenal Muttaqin dan IKAGI kubu Achmad Haeruman.

"Hari ini, IKAGI akan silaturahmi dengan Pak Arya (staf ahli BUMN) sehingga ada komunikasi antara kami awak kabin dengan BUMN," kata Sekretaris Jenderal IKAGI kubu Zaenal, Jacqueline, di komplek Kementerian BUMN, Senin (9/12).

Dia membeberkan pertemuan dengan petinggi BUMN untuk membahas kondisi awak kabin Garuda, kondisi general dan perusahaan. Menurutnya, saat ini, karyawan sudah senang dengan keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dirut Garuda Indoneis Ari Askhara perihal skandal penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

"Banyak karyawan bersyukur, bahagia, karena selama beliau memimpin banyak sekali kerusakan di PT GI," ungkapnya.

Baca juga: Kementerian BUMN Kaji Penunjukkan 4 Direksi Garuda Indonesia

Pada kesempatan yang sama, hadir juga IKAGI kubu Achmad Haeruman yang pro dengan Ari. Mereka menerobos masuk dan mengklaim sebagai IKAGI resmi.

"Kami ini yang sah, kalau Pak Zaenal itu memang 3 tahun lalu menjadi ketua IKAGI, tapi sekarang ini kami yang legal, kami terdaftar di Kemenaker," ujar Achmad.

Dia mengatakan selama masa kepemimpinan Ari sebagai Dirut Garuda semuanya berjalan baik, mulai dari tata kelola manajemen maupun kesejahteraan awak kabin diperhatikan. Untuk itu, Achmad meminta klarifikasi sehingga nama perusahaan tidak menjadi buruk di mata masyarakat.

"Kalau Dirut menyalahi aturan kepabeanan ya tentu kami ikut keputusan Pak Menteri. Tapi kalau Garuda diberitakan yang tidak-tidak kami juga tidak setuju," pungkasnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya