Senin 09 Desember 2019, 11:24 WIB

Kementerian BUMN Kaji Penunjukkan 4 Direksi Garuda Indonesia

Putri Anisa Yuliani | Ekonomi
Kementerian BUMN Kaji Penunjukkan 4 Direksi Garuda Indonesia

MI/Adam Dwi
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo

 

WAKIL Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menuturkan pihaknya sedang melakukan kajian agar dapat segera memiliki empat nama guna mengisi jajaran direksi yang kosong.

Jabatan direksi yang kosong tersebut di antaranya Direktur Teknik dan Layanan yang sebelumnya dijabat Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha yang sebelumnya ditempati Mohammad Iqbal dan Direktur Human Capital yang sebelumnya dijabat oleh Heri Akhyar.

Hanya tersisa tiga direktur yang lolos dari pemecatan, yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah.

Fuad Rizal selain tetap menjabat sebagai Direktur Keuangan juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia.

"Sedang dikaji (penunjukannya)," kata pria yang karib disapa Tiko usai penandatangan head of agreement antara PT KAI dengan PT MRT Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/12).

Baca juga: Sudah Ada Plt, Kemenhub: Operasional Garuda tidak Terganggu

Di sisi lain, investigasi terhadap empat direksi Garuda Indonesia yang terlibat penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton terus berjalan. Investigasi diyakini tetap berasaskan pada koridor hukum yang ada.

"Intinya kami yakinkan akan lakukan investigasi dan menggunakan koridor hukum serta memastikan keselamatan penumpang tetap terjaga. Karena kita tahu dalam kasus ini harus ada juga pertimbangan dari Dirjen Perhubungan udara supaya nanti prosesnya tetap terjaga dan keselamatan penumpang terjaga," ungkapnya.

Pihaknya pun memastikan operasional maskapai Garuda di lapangan tidak akan terganggu meski jajaran direksi sedang berkasus dan mengalami pencopotan.

Hingga saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk menjamin operasional maskapai pelat merah tersebut.

"Kita sedang koordinasi dengan dirjen perhubungan udara, kita pastikan tidak terganggu operasional," tuturnya.(OL-5)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More