BPK RI, Auditor Eksternal Organisasi Maritim Internasional

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi terpilih sebagai auditor eksternal International Maritime Organization (IMO) untuk periode 2020-2023.

BPK mengalahkan dua kandidat dari dua negara lainnya yakni Inggris dan Italia dalam sidang IMO Assembly di London, Inggris, Jumat (29/11).

“Ini menjadikan Indonesia sebagai negara ASEAN pertama yang terpilih sebagai eksternal auditor untuk IMO. Dari 142 negara pemilih, Indonesia mendapatkan 75 suara dan Inggris dapat 64 suara, tiga lainnya abstain,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor BPK, Sabtu (30/11).

Dalam ajang pemilihan itu, Indonesia tidak hanya menerjunkan tim yang berada di Inggris, tetapi juga mengirim langsung beberapa diplomat dari Jakarta.

"Ini adalah kompetisi yang sangat sulit karena melawan Italia dan Inggris. Tapi karena kita bersatu serta menyusun strategi, kita dapat memenangkan ini," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Agung Firman Sampurna mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan delegasi Indonesia yang telah membantu meyakinkan para anggota IMO untuk memilih institusi yang ia tukangi.

Baca juga: Indonesia Terpilih Kembali Menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C

Menurut Agung, pencapaian itu menggambarkan kompetensi BPK sudah diakui secara internasional.

Pencalonan BPK sedianya didasari beberapa kelebihan yang dimiliki lembaga tersebut sebagai institusi pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK memiliki banyak pemeriksa yang telah mengantongi sertifikasi profesi Chartered Accountant, Certified Public Accountant, Certified Fraud Examiner dan Certified Information System Auditor. BPK juga memiliki banyak pengalaman memeriksa sektor maritim nasional dan berpengalaman di lingkup komunitas Supreme Audit Institution (SAI) internasional.

Dengan terpilihnya sebagai external auditor, BPK nantinya akan memeriksa laporan keuangan dan kinerja organisasi IMO yang meliputi kegiatan pelayaran, perdagangan serta kepentingan khusus dalam trasnportasi dan navigasi maritim.

Selain itu, BPK juga akan memeriksa dua institusi pendidikan di bawah IMO yakni World Maritime University (WMU) dan lntemational Maritime Law Institute (IMLI).

Jasa pemeriksaan yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya keuangan, namun juga pemeriksaan kinerja yang tidak ditawarkan oleh negara lain.

"Kita nanti tidak hanya melakukan pengujian akuntabilitas melalui pemeriksaan keuangan, tapi juga pemeriksaan kinerja. Kita bisa masuk lebih dalam. Kita akan tahu ukuran kinerja di sana itu apa saja. Dengan begitu, kita akan tahu unsur apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja dan itu akan kita terapkan untuk membangun sektor kemaritiman nasional," ungkapnya.

Pada tahap awal, Agung menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Supreme Audit Institution Ghana, auditor ekternal sebelumnya, untuk bisa memulai audit pendahuluan pada 2020.(OL-5)