Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menandatangani dua UU terkait masalah Hong Kong akan memengaruhi iklim ekonomi global. Dua UU tersebut yakni UU Hak Asasi Manusia dan UU Demokrasi Hong Kong.
"Pagi ini kalau baca berita, Trump menandatangani uu yang diajukan kongres untuk masalah Hong Kong. Ini pasti jadi eskalasi, menambah masalah perang dagang yang belum juga menemukan formula bagaimana mengatasinya. Ini pasti mewarnai kondisi global," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam seminar bertema Sinergi Akselerasi Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) di Jakarta, Kamis (28/11).
Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, menambahkan, berbagai kemungkinan dapat terjadi pascakebijakan Trump. Indonesia, ujar Ani, akan terdampak atas keputusan tersebut. Namun, pihaknya akan mengupayakan agar ekonomi Indonesia tidak terlalu merasakan dampak negatif atas keputusan Trump tersebut.
"Untuk itu kita harus membuat ekonomi kita berdaya tahan, itu muncul dari sumber pertumbuhan domestik dan dari kemampuan kita merespon secara tepat waktu dan tepat kualitas," terang Ani.
Salah satunya dengan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 yang telah disusun.
Baca juga: Perang Dagang Amerika-Tiongkok Dongkrak Investasi Emas
Ani mengungkapkan APBN 2020 didesain untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan perekonomian nasional yang inovatif disertai dengan peningkatan sumber daya manusia.
"Ini adalah sound bite-nya, ada masalah daya saing, inovasi dan sumber daya manusia untuk perform adalah fokus dari APBN," ungkapnya.
Diketahui, dalam APBN 2020 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp505,8 triliun untuk pendidikan, Rp132,2 triliun untuk kesehatan dan anggaran perlindungan sosial Rp 372,5 triliun.
Anggaran perlindungan sosial itu meliputi berbagai program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, program Jaminan Kesehatan Nasional, Dana Desa hingga subsidi.(OL-5)
THAILAND dan Kamboja kembali terlibat bentrokan pada Minggu (27/7) untuk hari keempat berturut-turut, meskipun kedua negara mengaku siap memulai pembicaraan damai
THAILAND dan Kamboja menyatakan kesiapan mereka untuk melakukan perundingan gencatan senjata setelah diancam Donald Trump.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan telah menghubungi pemimpin Thailand dan Kamboja untuk mendorong gencatan senjata segera, menyusul konflik bersenjata
KAMBOJA meminta gencatan senjata tanpa syarat dan menyerukan penyelesaian damai atas sengketa perbatasan dengan Thailand.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan telah berbicara dengan para pemimpin Kamboja dan Thailand untuk membahas gencatan senjata.
Anggota DPR AS meminta salinan lengkap "birtday book" yang disebut memuat puisi dan gambar dari Donald Trump.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved