Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BASUKI Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi perbicangan publik, saat digadang-gadang bakal menjadi direktur utama salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negera (BUMN). Banyak pihkan yang menolak Ahok jadi bos BUMN, tapi ada juga yang mendukungnya untuk memberantas mafia di perusahaan plat merah tersebut.
"Terkait dengan ada yang mendukung dan ada yang menolak, saya kira ini yang harus kita cermati sehingga jangan kita tempatkan Ahok sebagai orang yang menjadi monster yang menakutkan," kata peneliti dari Parameter Research Cansultant, Edison Lapalelo, Kamis (21/11).
"Atau sebaliknya Ahok menjadi dewa bagi orang-orang tertentu, karena akan terus menimbulkan pecahan pendapat atau opini yang sesungguhnya tidak penting untuk dipertahankan dalam membangun bangsa,"ujar Edison Lapalelo..
Baca juga : Soal Ahok Jadi Bos BUMN, Politisi PKB: Yang Penting Ubah Perilaku
Seharusnya, kata Edsion, Ahok ditempatkan secara proposional yang sama dalam hak sebagai warga negara Indonesia. Artinya Ahok dianggap atau dipandang profesional dalam hal itu dan tidak melanggar atau menabrak aturan-aturan normatif di Indonesia.
"Jadi ya silahkan saja Ahok diangkat sebagai Direktur BUMN, tetapi kalau tidak memenuhi aturan maka tidak perlu diangkat atau dilantik," tutur dia.
Sementara soal adanya permintaan Ahok untuk mundur dari PDIP jika menjadi direktur utama, Edison menerangkan, hal itu dikembalikan pada peraturan di BUMN.
Dia berharap BUMN bisa menjelaskan kepada publik apakah wacana Ahok ini melanggar aturan atau tidak supaya masyarakat ini tahu bahwa Ahok ini melanggar aturan atau tidak.
"Tidak usah kita membangun narasi bahwa yang menolak Ahok ini adalah orang-orang yang ada di dalam lingkaran yang tidak baik alias suka korupsi atau sebaliknya yang menerima dan mendukungnya Ahok adalah orang-orang baik di dalam lingkaran tidak korupsi," urai dia.
Menurut Edison, Ahok jangan di jadikan korban dari dua persepsi yang berbeda jika tidak diperjelas di publik, akan timbul prasangka asumsi, bahwa Ahok jd umpan. mana orang orang yang sudah berkawan mana orang orang masih melawan. (OL-09)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved