Sinkronisasi Program untuk Perkuat Perekonomian Nasional

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan seluruh menteri ekonomi guna menyusun berbagai strategi yang perlu dilakukan demi menguatkan perekonomian nasional.

Airlangga meminta para menteri yang berada di bawah koordinasinya memaparkan program prioritas yang akan dijalankan baik untuk jangka pendek dan menengah.

“Program tiap-tiap kementerian harus dijabarkan secara jelas untuk kemudian dikoordinasikan dan disinkronkan. Langkah ini perlu dilakukan karena kondisi ekonomi kita ke depan akan ditentukan dalam enam bulan pertama," ujar Airlangga di Kantornya, Jakarta, Kamis (7/11).

Baca juga: Menkeu Intruksikan Dirjen Perimbangan Anggaran Sisir Desa Fiktif

Dari rapat tersebut, muncul 15 program prioritas yang akan menjadi fokus pemerintah dalam jangka pendek dan menengah.

Adapun program-program prioritas yang dimunculkan antara lain implementasi mandatori B30, perbaikan ekosistem ketenagakerjaan, jaminan produk halal (JPH), satu data pangan, penelitian dan pengembangan industri farmasi serta Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Ada pula mengenai perbaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penerapan kartu prakerja, pengembangan kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK), pengembangan hortikultura berbasis ekspor, kemitraan pertanian berbasis teknologi, percepatan elektronifikasi keuangan daerah, green refinery gasifikasi batu bara dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Dalam sepuluh hari ke depan, seluruh program itu akan dibahas secara lebih mendalam di tiap-tiap kementerian dan akan langsung ditindaklanjuti.

"Tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program. Kita berharap itu akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas dengan sebaik-baiknya,” tutur dia.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan satu program yang menjadi prioritas utama di kementeriannya adalah penyeragaman data pangan untuk komoditas beras. Dalam seratus hari ke depan, Kementerian Pertanian bersama Badan Pusat Statistik akan melakukan pengecekan dan verifikasi data lahan sawah serta produksi padi untuk kemudian dijadikan acuan bagi seluruh pihak.

Adapun, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan pihaknya akan mendorong terwujudnya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dalam waktu yang tidak lama.

"Gol dari seluruh kerja kementerian dan lembaga, sebagaimana diperintahkan presiden, adalah menciptakan lapangan kerja. Hal-hal yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja akan kita hilangkan," ucap Ida.

Saat ini, pihaknya masih dalam proses inventarisasi regulasi terkait penciptaan tenaga kerja dari seluruh kementerian lembaga. Kegiatan itu ditargetkan selesai pada akhir 2019 sehingga UU Cipta Lapangan Kerja bisa masuk Prolegnas pada 2020.

Ida menilai sinkronisasi kebijakan yang dilakukan pada masa awal pemerintahan memang perlu dilakukan agar tidak ada program-program yang bertentangan antara satu kementerian dan kementerian lain.

"Seperti pesan presiden, kita tidak bisa kerja sektoral. Semua harus. Saya kira rapat hari ini menindaklanjuti arahan itu," imbuh Ida. (OL-8)